Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memberikan pengarahan kepada ratusan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 di Gedung Pola, Balaikota DKI, Kamis (9/4).

Dalam arahannya, Basuki meminta kepada pimpinan SKPD/UKPD agar menerapkan sistem e-musrenbang dalam penyusunan rencana program pembangunan 2016 yang dihimpun berdasarkan aspirasi masyarakat. Terlebih, Presiden RI, Joko Widodo menghendaki Pemprov DKI Jakarta menjadi percontohan penerapan sistem e- musrenbang pada tahun ini.

"Kita harus lakukan lompatan. Semalam, habis Magrib, saya ketemu Pak Presiden. Kita ada rencana nasional, Provinsi DKI memulai sistem e-musrenbang tahun ini. Jadi, Bapak-Ibu tidak bisa lagi merubah seenaknya usulan rencana pembangunan yang dihimpun dari bawah," ujar Basuki, Kamis (9/4).

Dikatakan Basuki, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui musrenbang selama ini kerap menghilang begitu saja karena masuknya usulan atau pokok pikiran dewan.

"Praktik ini sudah terjadi puluhan tahun. Jangankan masyarakat, lurah dan camat juga bingung kenapa usulan yang diajukan dari forum rukun warga (RW), ternyata bisa hilang di tengah jalan," katanya.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah menerapkan sistem e-musrenbang dalam menjaring aspirasi masyarakat untuk rencana pembangunan pada 2016 mendatang. Proses penjaringan aspirasi masyarakat dimulai dari forum RW, musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota/kabupaten telah berjalan dengan lancar.

"Nantinya semua aspirasi yang dhimpun dan dibahas di dalam musrenbang tingkat provinsi akan kita masukkan ke dalam website jakarta smart city. Nantinya, masyarakat bisa melihat dan memprotes jika ada yang tidak sesuai," ucapnya.

Ditambahkan Basuki, jika proses penyusunan rencana pembangunan melalui sistem e-musrenbang berhasil diterapkan di DKI Jakarta, pemerintah pusat akan menerapkan sistem serupa secara nasiona di tahun 2016 mendatang.

"Kalau ini berhasil, tahun 2017 sistem ebugeting akan diterapkan di seluruh Indonesia. Pak Presiden akan lebih mudah mengawasi perencanaan pembangunan secara nasional," tandasnya.