KI DKI Perdana Gelar Monev Tujuh Polres di DKI Jakarta

Rabu, 27 Oktober 2021 Reporter: Yudha Peta Ogara Editor: Erikyanri Maulana 5661

Monev KIP DKI, Tiga Polres Masuki Tahap Persentasi

(Foto: Yudha Peta Ogara)

Memasuki sembilan tahun berdirinya Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta dan berlakunya UU KIP 14/2008, monitoring dan evaluasi (monev) kepolisian resor tujuh wilayah di DKI Jakarta diikutsertakan untuk pertama kalinya dari 15 kategori Badan Publik.

Monev ini merupakan tolok ukur bagi Badan Publik menjalankan kepatuhan terhadap UU KIP14/2008

Saat ini, tahapan monev telah sampai pada tahapan kedua penilaian presentasi melalui virtual zoom. Sebelumnya telah dilakukan penilaian Self Assesment Quissitionnaire (SAQ) dari tujuh wilayah DKI Jakarta dan terpilih tiga kepolisian resor. Tujuh wilayah kepolisian resor yaitu Polres : Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Kepuluan Seribu dan Polres Tanjung Priok.

Tiga terbaik kepolisian resor yakni Polres Jakarta Selatan, Polres Kepulauan Seribu dan Polres Jakarta Pusat. Namun hanya satu Polres yang hadir mengikuti presentasi penilaian aktualisasi SAQ yaitu Polres Metro Jakarta Selatan oleh Kombes Pol Azis Andriansyah (Kapolres). Sementara Polres Kepulauan Seribu dan Polres Jakarta Pusat berhalangan hadir.

"Monev ini merupakan tolok ukur bagi Badan Publik menjalankan kepatuhan terhadap UU KIP14/2008. Terus berbenah membangun sistem informasi pelayanan menjadi informatif dan terbuka bagi kepentingan masyarakat. Transparansi penyajian informasi publik yang mudah diakses masyarakat berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik khususnya institusi kepolisian dan sekolah yang pertama kali dilakukan monev di tahun ini," jelas Harry Ara Hutabarat, Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, dalam keterangan tertulis yang diterima Beritajakarta.id, Rabu (27/10).

Ciri khas dari UU KIP mensyaratkan kepada setiap badan publik dan institusi negara untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait penyediaan akses informasi publik.

Kendala minimnya pengetahuan PPID tentang keterbukaan informasi publik, kurangnya kemampuan dan kompetensi personel di humas dan sulitnya koordinasi antar unit di satuan kerja ke depan dapat diatasi dengan pembenahan kelembagaan dan subtansial melalui peningkatan sosialisasi, penyiapan sumberdaya dan pembenahan struktur organisasi agar pelaksanaan UU KIP menjadi lebih optimal khususnya bagi institusi kepolisian.

Harry Ara Hutabarat menambahkan, KI DKI Jakarta akan memberikan penghargaan kepada nominator terbaik partisipan Badan Publik sebagai apresiasi atas inspirasi, inovasi dan kontribusi dalam monev Badan Publik DKI Jakarta.

"Kami sangat mengapresiasi kehadiran partisipan yang telah mengikuti rangkaian tahapan monev ini dengan baik," tandasnya.

Adapun penilai Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dihadiri Harry Ara Hutabarat (Ketua), Harminus (Wakil Ketua), Arya Sandhiyudha (Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi), Nelvia Gustina (Ketua Bidang Kelembagaan) dan Aang Muhdi Gozali (Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi).

BERITA TERKAIT
Pemprov DKI Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Empat Tahun Berturut-turut

Pemprov DKI Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Empat Tahun Berturut-turut 

Selasa, 26 Oktober 2021 2931

BUMD Terbaik Dalam Monev KI 2021 PT JIEP, PT Transjakarta, dan PT MRT Jakarta

Tiga BUMD Terpilih Paparkan Aktualisasi Keterbukaan Informasi Publik

Jumat, 22 Oktober 2021 2850

Monev Badan Publik KI, Tiga RSUD Terbaik Paparkan Komitmen Keterbukaan Informasi

Tiga RSUD Terbaik Paparkan Komitmen Keterbukaan Informasi dalam Monev Badan Publik 2021

Rabu, 20 Oktober 2021 2567

BERITA POPULER
Penopingan Pohon jati 1

Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

Sabtu, 14 November 2026 15388

Pengukuhan Prabu Jakarta otoy

Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

Senin, 16 November 2026 8052

IMG 20261118 WA0083

Penggunaan Lahan Parkir Mobil Kopdes Bersifat Sementara

Rabu, 18 November 2026 4227

Pramono Teken Pergub Larangan Jual Beli Daging Anjing dan Kucing ilust

Pemprov DKI Segera Tertibkan Penjualan Hewan Ilegal di Pasar Jatinegara

Kamis, 19 November 2026 3331

Pramono ump dki 2026 rezap

Naik 7,1 Persen, UMP Jakarta 2027 Ditetapkan Rp6.136.941

Jumat, 20 November 2026 2317

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks