Bapemperda Gelar Rapat Rancangan Perda tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo

Rabu, 22 September 2021 Reporter: Anita Karyati Editor: Erikyanri Maulana 1634

Bapemperda Dorong Kajian Naskah Akademik Jakarta Tourisindo Disempurnakan

(Foto: Anita Karyati)

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat masukan dan aspirasi terhadap rancangan peraturan daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta perihal Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda). Rapat yang digelar secara daring ini dipimpin Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Dedi Supriadi.

Perlu peran dari Biro Hukum untuk memperjelas dan BP BUMD agar ada kolaborasi dan sinergi dalam kesamaan menggunakan regulasi atau aturan

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Dedi Supriadi mengatakan, penyempurnaan perlu dilakukan oleh BUMD PT Jakarta Tourisindo (Jaktour).

"Untuk menghindari konflik karena ini BUMD juga, karena di dalam undang undang pemerintah daerah di mana turunannya PP 54/2017 juga diatur tentang BUMD ini, dan bahkan juga diatur BUMD terbagi dari dua yaitu BUMD perseroda dan ada perumda. Tadi ada masukan agar undang-undang ini sudah melebur menjadi undang-undang cipta kerja omnibus law, dan memang perlu kajian lagi," katanya usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPRD DKI, Rabu (22/9).

Dalam usulan perubahan status hukum menjadi Perseroda, nantinya PT Jaktour sebagai BUMD bisnis dan jasa tidak hanya akan bergerak di bidang perhotelan namun meluaskan pengembangan usahanya di bidang pariwisata. Salah satunya, dengan mengembangkan industri parwisata seperti beautifikasi kota, aktivasi ruang publik infrastruktur pariwisata dan event.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, S Andyka mengatakan, Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) dan Biro Hukum perlu untuk kembali menyelaraskan aturan dasar yang diperlukan dalam kajian naskah akademik perubahan perda tentang Jakarta Tourisindo (Perseroda).

"Perlu peran dari Biro Hukum untuk memperjelas dan BP BUMD agar ada kolaborasi dan sinergi dalam kesamaan menggunakan regulasi atau aturan," katanya.

Direktur Utama PT Jaktour, Novita Dewi memastikan pihaknya akan menunggu perkembangan seputar kajian naskah akademik yang tengah dilakukan BP BUMD bersama Biro Hukum.

"Kami harap BP BPUMD dan Biro Hukum segera memfinalkan mengenai latar belakang dan undang-undang yang akan digunakan," tandas Novita.

BERITA TERKAIT
Bapemperda DPRD DKI Gelar RDP Raperda Perubahan PAM - PAL Jaya

Bapemperda DPRD DKI Gelar RDP Raperda Perubahan PAM - PAL Jaya

Rabu, 28 Juli 2021 1709

Bapemperda DPRD DKI Rampungkan Pembahasan Raperda Penanggulangan COVID-19

Bapemperda Rampungkan Pembahasan Raperda Penanggulangan COVID-19

Selasa, 13 Oktober 2020 2108

Legislator Usul Agar Raperda Penanggulangan Covid-19 Mengatur Waktu KBM

Anggota Bapemperda Ini Ingin KBM Online Diatur di Raperda Penanggulangan COVID-19

Selasa, 06 Oktober 2020 2931

BERITA POPULER
Parkir liar kalisari nur ist

Lurah Kalisari Minta Maaf Terkait Unggahan Foto AI, Petugas Disanksi

Senin, 06 April 2026 29568

Penertiban PKL Liar di Jalan Rasuna Said Dilakukan Secara Humanis

Kasatpol PP Jaksel Pastikan Penertiban PKL di Jalan HR Rasuna Said Humanis

Selasa, 07 April 2026 2263

DJI 0221

Jakarta Melesat Duduki Peringkat Kedua Kota Teraman di ASEAN

Selasa, 07 April 2026 1221

Pelanggar Trantibum di Cempaka Putih Ditindak

Pelanggar Trantibum di Cempaka Putih Ditindak

Rabu, 08 April 2026 800

Reklame film horror ppid ist3

Legislator Dukung Penertiban Billboard Bermuatan Sensitif

Senin, 06 April 2026 970

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks