Bapemperda Gelar Rapat Rancangan Perda tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo

Rabu, 22 September 2021 Reporter: Anita Karyati Editor: Erikyanri Maulana 1670

Bapemperda Dorong Kajian Naskah Akademik Jakarta Tourisindo Disempurnakan

(Foto: Anita Karyati)

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat masukan dan aspirasi terhadap rancangan peraturan daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta perihal Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda). Rapat yang digelar secara daring ini dipimpin Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Dedi Supriadi.

Perlu peran dari Biro Hukum untuk memperjelas dan BP BUMD agar ada kolaborasi dan sinergi dalam kesamaan menggunakan regulasi atau aturan

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Dedi Supriadi mengatakan, penyempurnaan perlu dilakukan oleh BUMD PT Jakarta Tourisindo (Jaktour).

"Untuk menghindari konflik karena ini BUMD juga, karena di dalam undang undang pemerintah daerah di mana turunannya PP 54/2017 juga diatur tentang BUMD ini, dan bahkan juga diatur BUMD terbagi dari dua yaitu BUMD perseroda dan ada perumda. Tadi ada masukan agar undang-undang ini sudah melebur menjadi undang-undang cipta kerja omnibus law, dan memang perlu kajian lagi," katanya usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPRD DKI, Rabu (22/9).

Dalam usulan perubahan status hukum menjadi Perseroda, nantinya PT Jaktour sebagai BUMD bisnis dan jasa tidak hanya akan bergerak di bidang perhotelan namun meluaskan pengembangan usahanya di bidang pariwisata. Salah satunya, dengan mengembangkan industri parwisata seperti beautifikasi kota, aktivasi ruang publik infrastruktur pariwisata dan event.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, S Andyka mengatakan, Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) dan Biro Hukum perlu untuk kembali menyelaraskan aturan dasar yang diperlukan dalam kajian naskah akademik perubahan perda tentang Jakarta Tourisindo (Perseroda).

"Perlu peran dari Biro Hukum untuk memperjelas dan BP BUMD agar ada kolaborasi dan sinergi dalam kesamaan menggunakan regulasi atau aturan," katanya.

Direktur Utama PT Jaktour, Novita Dewi memastikan pihaknya akan menunggu perkembangan seputar kajian naskah akademik yang tengah dilakukan BP BUMD bersama Biro Hukum.

"Kami harap BP BPUMD dan Biro Hukum segera memfinalkan mengenai latar belakang dan undang-undang yang akan digunakan," tandas Novita.

BERITA TERKAIT
Bapemperda DPRD DKI Gelar RDP Raperda Perubahan PAM - PAL Jaya

Bapemperda DPRD DKI Gelar RDP Raperda Perubahan PAM - PAL Jaya

Rabu, 28 Juli 2021 1734

Bapemperda DPRD DKI Rampungkan Pembahasan Raperda Penanggulangan COVID-19

Bapemperda Rampungkan Pembahasan Raperda Penanggulangan COVID-19

Selasa, 13 Oktober 2020 2128

Legislator Usul Agar Raperda Penanggulangan Covid-19 Mengatur Waktu KBM

Anggota Bapemperda Ini Ingin KBM Online Diatur di Raperda Penanggulangan COVID-19

Selasa, 06 Oktober 2020 2962

BERITA POPULER
Pramono Sebut RW Kumuh di Jakarta Menurun Drastis, Jadi 211 RW

Pramono Sebut RW Kumuh di Jakarta Menurun Drastis

Rabu, 06 Mei 2026 1132

Program magang disnakertrans gery ist3

1.000 Lulusan SMA Sederajat Ikut Program Pemagangan di 67 Perusahaan

Senin, 04 Mei 2026 978

Gubernur pramono danatara psel rezap

Pemprov DKI-Danantara Sepakat Bangun PSEL

Senin, 04 Mei 2026 917

Pajak Kendaraan listrik jati

Pemberian Insentif Kendaraan Listrik Dukung Kampanye Energi Bersih

Selasa, 05 Mei 2026 706

Dinkes mayday monas desi

Dinkes DKI Siagakan Posko Kesehatan di Peringatan May Day 2026

Jumat, 01 Mei 2026 1267

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks