Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan memberikan password sistem e-budgeting kepada Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi. Pemberian password ini agar dewan dapat melihat dan mengawasi seluruh kegiatan di dalam APBD 2015.

"Saya juga akan kasih password ke ketua DPRD. Jadi biar dia bisa melihat, nanti kita ajarkan ketua DPRD juga. Kalau menurut dia tidak sesuai bisa di-lock," ujarnya.

Alhasil, kata Basuki, masyarakat Jakarta juga bisa menilai apabila terdapat anggaran yang tidak pantas dan tidak seharusnya di dalam APBD 2015. Dia mencontohkan, anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk pelatihan guru ke luar negeri yang menimbulkan pro dan kontra atau rehabilitasi gedung pusat komando untuk program Jakarta Smart City senilai Rp 11 miliar yang dinilai tidak masuk akal.

"Nah, nanti sampai semua orang tahu, kenapa seperti ini. Kita mulai era baru di Indonesia. Jadi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak lagi bisa main," katanya.

"Koreksi Mendagri juga sudah banyak kita potong, karena masih ada yang boros. Nah, kita mesti koreksi kan. Misalnya mesin tik. Mesin tik dibutuhkan karena kalau pakai printer terus buat cetak kuitansi ya jebol," ungkapnya.

Karena itu, Basuki berharap, pembahasan hasil evaluasi Kemendagri ini bisa rampung Jumat (20/3), sehingga bisa segera dicapai suatu kesepakatan. "Setiap proses pasti Perda ya," harapnya.

Sementara Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menegaskan, pihaknya akan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2015. "Perda ya. Optimis. Pokoknya Jakarta harus punya Perda," tegasnya.

Politisi PDIP ini menambahkan, dewan akan mengawasi penggunaan anggaran oleh eksekutif sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh warga ibu kota. "Fungsi dewan yakni pengawasan sehingga pembangunan bisa dirasakan oleh warga,” katanya.