Pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta yang menaungi Institut Kesenian Jakarta (IKJ) menyambangi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat di Balaikota, Senin (23/2). Kedatangan mereka meminta dukungan Pemprov DKI terkait finansial.

Mendengar sejumlah permasalahan yang disampaikan pengurus yayasan, Djarot pun berjanji membantu mengembangkan IKJ. Namun begitu, Djarot juga meminta agar kualitas pendidikan di IKJ lebih ditingkatkan lagi. "Jangan sampai IKJ, hanya sekadar bagi-bagi ijazah. IKJ harus mempertahankan kelulusannya dengan betul-betul baik dan konsisten," ujar Djarot, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (23/2).

Dikatakan Djarot, Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab atas pengembangan IKJ. Terlebih, IKJ dibangun Pemprov DKI saat kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin.

"Kita ingin agar IKJ tetap menjadi pemicu industri-industri kreatif, menghasilkan hasil karya seni yang berkualitas tinggi dan sejajar dengan dunia internasional," ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI, Arie Budhiman mengatakan, IKJ sudah berada dalam koordinasi Unit Pelaksana Taman Ismail Marzuki (UP TIM). Instansi ini bertugas melakukan pemeliharaan dan bertanggung jawab terhadap aset Pemprov DKI.

Tugas lainnya, memberikan fasilitas pembiyaan terhadap institusi yang ada di kawasan TIM. Namun kebedaraan UP TIM, bukan bermaksud sebagai intervensi dan tidak akan terlibat dalam kebijakan akademik maupun yayasan. "Kami membantu pembiayaan. Justru ini adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas institusi yang ada di TIM," kata Arie.

Ketua Yayasan Dewan Seni Budaya Jakarta, Slamet Rahardjo mengatakan, IKJ dibangun dengan melihat nilai bukanlah finansial. Sehingga selama perjalanan IKJ tidak mementingkan profit tetapi mambantu para seniman muda untuk mendapatkan ilmu. "Karena credit value menjadi penting, maka kita rada-rada benjut (babak belur) dalam keuangan. Makanya kita minta audiensi ke Pak Wagub," ujarnya.

Selama ini, sambungnya, IKJ masih tergantung dengan dana hibah yang diberikan Pemprov DKI.