Aplikasi Jak APD untuk Pelanggar Progresif Dalam Tahap Sosialisasi dan Percobaan

Selasa, 25 Agustus 2020 Reporter: Folmer Editor: Budhy Tristanto 2522

Aplikasi Jak APD Untuk Pelanggar Progresif Dalam Tahap Sosialisasi dan Percobaan

(Foto: doc)

Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan denda progresif yang lebih berat bagi pelanggaran protokol kesehatan berulang kepada individu, kantor atau pengelola tempat usaha.

Ini dilakukan agar semuanya disiplin menjalankan protokol kesehatan

Hal tersebut telah tertuang pada Pergub Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Pelaksanaan denda progresif akan dilakukan terpusat pada satu aplikasi bernama Jak APD (Jakarta Awasi Peraturan Daerah).

Kepala BLUD Jakarta Smart City, Yudhistira Nugraha menyatakan, Dinas Komuninasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai data integrator yang mengumpulkan catatan-catatan pelanggaran oleh dinas terkait.

"Saat ini, aplikasi Jak APD masih dalam fase masa percobaan bagi para pengguna internal sekaligus sosialisasi kepada masyarakat. Setelah sosialisasi aplikasi Jak APD selesai dilakukan oleh unit-unit terkait termasuk proses evaluasi trial and error dan juga proses integrasi data telah selesai dilakukan, maka aplikasi yang menerapkan sanksi denda progresif bagi para pelanggar PSBB ini akan dapat segera digunakan," terang Yudhis,seperti dikutip dari Siaran Pers PPID DKI Jakarta, Selasa (25/8).

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah menambahkan, pengguna Jak APD merupakan internal Pemprov DKI, di antaranya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.

"Semua data nanti akan terkait. Ini dilakukan agar semuanya disiplin menjalankan protokol kesehatan dan tidak dilakukan pelanggaran yang berulang," terang Andri Yansyah.

Penerapan denda progresif ini sebelumnya diumumkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat mengumumkan perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi Fase I untuk yang keempat kali hingga 27 Agustus 2020.

Dalam masa perpanjangan PSBB keempat tersebut, Gubernur Anies menyatakan akan berfokus pada penegakan aturan. Sebab, ditemukan data pelanggaran, mulai dari pemakaian masker, pelanggaran tempat/fasilitas umum, serta kegiatan sosial/budaya yang sempat mengalami peningkatan.

BERITA TERKAIT
Future City: The Virtual Smart City Hackathon | Jakarta dan Berlin Menjawab Tantangan Covid-19 Diduk

Future City: The Virtual Smart City Hackathon | Jakarta dan Berlin Menjawab Tantangan COVID-19 Didukung Uni Eropa

Senin, 20 Juli 2020 3498

UP JSC Terus Kembangkan Aplikasi JAKI

UP JSC Terus Kembangkan Aplikasi JAKI

Jumat, 31 Januari 2020 5377

Murid SD Azhari Islamic School Lebak Bulus Kunjungi JSC

Murid SD Azhari Islamic School Lebak Bulus Kunjungi JSC

Selasa, 22 Oktober 2019 5119

 Komisi A DPRD Apresiasi Penerapan Teknologi di Jakarta Smart City

Komisi A DPRD Apresiasi Penerapan Teknologi di Jakarta Smart City

Selasa, 17 Desember 2019 3182

BERITA POPULER
Penertiban bangunan liar lahan dki jati

Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

Jumat, 13 November 2026 33653

Penopingan Pohon jati 1

Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

Sabtu, 14 November 2026 15080

Pengukuhan Prabu Jakarta otoy

Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

Senin, 16 November 2026 7661

Tanah longsor pejatentimur otoy

Pramono Minta Jalan Longsor di Pasar Minggu Ditangani Permanen

Rabu, 11 November 2026 8387

Hendra Hidayat Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

Senin, 16 November 2026 3693

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks