MPPJ Apresiasi Langkah Jokowi Selesaikan Masalah Jakarta
Selasa, 25 Maret 2014
Reporter: Folmer
Editor: Widodo Bogiarto
3888
(Foto: doc)
Masyarakat Peduli Pembangunan Jakarta (MPPJ) mengapresiasi berbagai langkah yang akan ditempuh di masa mendatang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki T Purnama.
"Program pembangunan yang dibahas dalam Musrenbang Provinsi DKI 2014 turut melibatkan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)," kata Arman Zakaria, Direktur Eksekutif MPPJ, di Balaikota, Selasa (25/3).
Ia mengatakan, keikutsertaan Kementerian Bappenas dalam penyusunan pembangunan di ibu kota melalui Musrenbang DKI 2014 akan berdampak baik kepada masyarakat. "Dalam hal ini, Kementerian Bappenas sangat memungkinkan aspirasi visi pembangunan DKI Jakarta melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan terintegrasi sesuai dengan konsep pembangunan ibu kota secara nasional," ujarnya.
Sehingga, lanjut Arman, sejumlah hal yang menjadi persoalan di Jakarta sangat mungkin cepat terselesaikan terutama penanganan masalah banjir dan kemacetan. "Penanganan banjir dan kemacetan yang menjadi keluhan warga selama ini telah ditangani oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo secara maksimal. Namun kondisi alam yang tidak bersahabat sehingga semua komponen dapat memaklumi hal ini," tuturnya.
Sekadar diketahui, Pemprov DKI menggelar Musrenbang 2014 di Balaikota, Selasa (25/3). Direncanakan, Musrenbang akan digelar hingga tanggal 27 Maret mendatang. Gubernur DKI, Joko Widodo memprioritaskan tiga program infrastruktur di ibu kota. Ketiga program tersebut di antaranya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), pembangunan Waduk Megamendung, dan pengelolaan air limbah.
Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana menjelaskan, pihaknya tengah menyusun rancangan teknokratik yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Menurut dia ada tiga sasaran utama RPJMN untuk tahun 2015-2019. Pertama, Indonesia bisa keluar dari middle income trap pada 2030.
Untuk mencapai hal itu pertumbuhan ekonomi Indonesia harus tumbuh sekitar 6 persen-8 persen per tahun. PDB per kapita sekitar US $ 7000, pengurangan angka kemiskinan menjadi 6 persen - 8 persen pada periode 2015-2019. "Selain itu peningkatan kualitas SDM. Serta membaiknya kualitas pendidikan ditambah angka kematian bayi dari 28 per seribu tahun 2012 menjadi 29 per seribu tahun 2019," tuturnya.
Sasaran kedua RPJMN 2015-2019, lanjut Armida yakni terjaganya swasembada pangan dengan perkiraan produksi beras mencapai 46,1 juta ton dan pertumbuhan 2,9 persen per tahun.
Sasaran ketiga adalah menciptakan ketahanan energi dengan meningkatkan porsi energi terbarukan dari 4 persen pada 2010 menjadi 6,7 persen pada 2019, kapasitas terpasang pembangkit listrik menjadi 92,9 gigawatt.
Armida menambahkan agar RPJMN 2015-2019 berjalan lancar maka yang dibutuhkan adalah komitmen bersama dari pemerintah pusat khususnya kabinet baru serta pemerintah daerah. "Jika semua stakeholder sudah berkomitmen maka tiga sasaran utama dalam RPJMN 2015-2019 secara bertahap akan terealisasi dengan baik," tandasnya.
BERITA TERKAIT
BERITA POPULER
Lapak Bensin Eceran di Jl Hadiah Utama Ditertibkan
Senin, 02 Februari 2026
3157
Hujan Merata Diprakirakan Basahi Jakarta Hari Ini
Senin, 02 Februari 2026
736
BPS Catat DKI Alami Deflasi 0,23 Persen Selama Januari 2026
Senin, 02 Februari 2026
641
Sudin Kominfotik Jakut Berkolaborasi Tingkatkan Literasi Digital