Setelah disahkan oleh DPRD DKI Jakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dikoreksi. Pemprov DKI berharap koreksi bisa selesai dalam waktu tidak terlalu lama agar pada bulan Februari APBD 2015 sudah bisa digunakan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya menyerahkan Perda APBD kepada Kemendagri hari ini untuk dikoreksi. Waktu koreksi minimal mencapai satu pekan. Selanjutnya perda tersebut diserahkan kembali kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dijalankan.

“Setelah dikoreksi oleh Kemendagri, kami punya kesempatan untuk menganalisis hasil koreksian Kemendagri selama tiga hari. Baru setelah itu kita gunakan Perda APBD tersebut,” kata Heru, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (2/2).

Dia mengharapkan pada pertengahan Februari ini, APBD DKI 2015 sudah dapat digunakan. Terlebih pengesahan APBD DKI Jakarta sudah terlambat dari jadwal.

" Kita harapkan pertengahan Februari ini, APBD-nya sudah bisa digunakan. Sehingga SKPD dan UKPD kita minta untuk segera mengajukan proses lelang ," ucapnya.

Heru mengatakan pengesahan Perda APBD DKI 2015 harus melalui tiga tahap. Tahap pertama, pengesahan APBD oleh DPRD DKI Jakarta. Tahap ini telah dilalui dengan disahkannya Perda APBD DKI 2015 pada 27 Januari lalu. Tahap kedua, penyempurnaan Perda APBD DKI 2015 oleh Pemprov DKI, kemudian tahap ketiga penyerahan Perda APBD DKI 2015 ke Kemendagri untuk melalui proses pengoreksian.

Seperti diketahui, DPRD DKI telah mengesahkan Raperda APBD DKI 2015 menjadi perda. Total nilai APBD DKI 2015 yang disahkan sebesar Rp 73,083 triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 0,24 persen dibandingkan dengan perubahan APBD 2014 sebesar Rp 72,9 triliun.