Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan tiga proyek pembangunan infrastruktur di ibu kota. Ketiga pembangunan infrastruktur di Jakarta di antaranya, Mass Rapid Transit (MRT), Waduk Ciawi, dan Megamendung, serta pengelolaan air limbah.

"Untuk pemerintah pusat, kita masih banyak hal yang harus dikerjakan bersama. Kami mohon dukungan untuk membangun Waduk Ciawi dan Megamendung, MRT, serta pengelolaan air limbah," kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) pada acara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Tingkat Provinsi DKI Jakarta (Musrenbang) yang bertema `Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur untuk Penyediaan Pelayanan Publik yang Berkesinambungan,` di Balai Agung, Selasa (25/3).

Jokowi mengatakan, proyek pembangunan MRT di Jakarta saat ini tengah dibangun rute selatan ke utara, yakni Lebak Bulus-Bundaran HI. Selanjutnya rute barat ke timur yakni Bundaran HI ke Kampung Bandan juga perlu dibangun," ujarnya.

Sementara untuk pengelolaan air limbah, menurut Jokowi, DKI saat ini masih sangat tertinggal dibandingkan negara lainnya seperti Singapura yang sudah 100 persen dan Malaysia 65 persen. "Kita baru tiga persen, sehingga perlu kita kejar agar air tanah kita tidak dicemari limbah rumah tangga," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan agar pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI ini agar tidak menjadi seremoni dan rutinitas belaka. Ia berharap, kegiatan musrenbang harus menggigit dan ada terobosan yang dihasilkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI, Andi Basso M mengungkapkan, Musrenbangprov DKI 2014 diselenggarakan dalam dua tahap yakni sidang pleno yang dilaksanakan pada 25 Maret. Serta sidang kelompok yang akan digelar pada tanggal 26 hingga 27 Maret mendatang. "Proses Musrenbangprov DKI 2014 diawali dari rembung warga dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kota administrasi yang berlangsung hingga tanggal 24 Maret 2014," ungkapnya.

Ia menambahkan, agenda utama Musrenbangprov DKI 2014 membahas sejumlah kegiatan unggulan yang diusulkan oleh SKPD dan usulan program dari hasil rembug warga yang dibawa ke tingkat provinsi.

"Serta usulan program yang telah disepakati untuk diusulkan kepada pemerintah pusat pada tahun 2015 yang dibiayai melalui  dana dekosentrasi termasuk program pembangunan berkaitan dengan UU Ibukota Negara Nomor 29 Tahun 2007," tambahnya.