Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diminta untuk menyerahkan kewenangan perbaikan sejumlah jalan nasional yang tersebar di ibu kota kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Permintaan pengalihan kewenangan ini, agar perbaikan jalan lebih cepat sehingga tidak banyak makan korban warga ibu kota.

"Kita mau bertemu dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PU untuk bahas jalan milik pusat yang banyak mengalami kerusakan,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Rabu (28/1).

Ia mengatakan, perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di ibu kota mesti jelas. Bila keuangan Kementerian PU tidak mencukupi, ia menyarankan lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan jalan di provinsi lain saja.

"Kalau tidak bisa memperbaiki jalan, biar kami yang kerjain saja. Jangan sampai tidak diperbaiki sampai tiga bulan, karena jalan di Jakarta itu. Orang-orang berpikirnya itu semua jalan punya kami seperti Jalan Daan Mogot. Jalan itu bukan jalan kami, tapi orang-orang marahnya ke sini (Jakarta)," ujarnya.

Basuki mengakui, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI selama dua tahun terakhir ini tidak menangani perbaikan jalan rusak, dan baru tahun ini dikerjakan. Meskipun begitu, Basuki optimis program unggulan zero hole atau jalan bebas lubang di ibu kota yang telah dicanangkan sejak 2013 dapat terealisasi tahun ini.