Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menginginkan penagihan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari pengembang kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta semakin dioptimalkan.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua mengatakan, untuk mengoptimalkan penagihan fasos-fasum dari pengembang diperlukan ketegasan untuk menerapkan payung hukum daerah secara efektif di lapangan. 

"Kita punya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang mengatur kewajiban pengembang menyerahkan fasos-fasum kepada Pemprov DKI," ujarnya, saat melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/2).

Ia menambahkan, untuk memperkuat perda tersebut, sudah diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyerahan Kewajiban dari Pemegang Izin dan Non-Izin yang merupakan penyempurnaan atas Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban Dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pergub Nomor 12 Tahun 2020 juga menjadi penyempurnaan atas Pergub Nomor 228 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001," terangnya.

Ia berharap, Biro Hukum Pemprov DKI bersama OPD terkait untuk lebih bertindak tegas menerapkan aturan-aturan hukum yang sudah dibuat bersama DPRD DKI.

"Fasos-Fasum itu akan menjadi catatan aset milik Pemprov DKI. Jangan sampai ada pengembang belum menyerahkan kewajibannya tapi dibiarkan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemerintah Setda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah meyakini, payung hukum yang ada terkait dengan penagihan fasos-fasum bisa diimplementasikan dengan baik.

"Baik perda maupun pergub kita jadikan rujukan untuk melakukan penagihan fasos-fasum kepada pengembang," tandasnya.