Pemprov DKI Jakarta dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjalin kerja sama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kerja sama antara kedua institusi ini dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan bersama yang berlangsung di Balai Agung, Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu (21/1).

Penandatangan kerja sama tersebut dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua PPATK, M Yusuf.

Dikatakan Basuki, kerjasama yang dilakukan Pemprov DKI dengan PPATK terkait pembatasan peredaran uang dengan penerapan transaksi non tunai untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU. Dengan begitu, PPATK pun akan lebih mudah mengikuti transaksi yang terjadi dari pejabat di lingkungan Pemprov DKI. "Dengan sistem transkasi seperti ini (non-cash), makin lama akan makin susah. Sistem sekarang makin baik. Mayoritas ingin bekerja baik," ujar Basuki, Rabu (21/1).

Ia pun berharap, Pemprov DKI Jakarta dapat dijadikan model penerapan sistem non tunai. Sehingga nantinya di masa mendatang, sistem serupa akan diterapkan ke seluruh provinsi, kabupaten/kota di Indonesia. "Semua pegawai kami sudah punya rekening bank. Untuk Jakarta dimulai tahun ini dengan batasan penarikan tunai sebesar Rp 25 juta. Saya berharap pejabat di DKI melupakan masa lalu. Cukup bersyukur dengan penghasilan kita saat ini," katanya.

Basuki menjelaskan, mulai tahun 2015 pihaknya mengatur penghasilan setiap bulan untuk pejabat eselon II berkisar Rp 75 hingga 80 juta, eselon III Rp 45-50 juta, camat Rp 45 juta, lurah Rp 33 juta. Sedangkan pegawai yang tidak kerja menerima penghasilan sekitar Rp 9 juta. ”Sementara PNS yang memiliki kinerja bagus akan menerima penghasilan hingga Rp13 juta. Yang bekerja di bidang teknis, pajak, pengadaan barang bisa mencapai Rp 25 juta," ucapnya.

Ketua PPATK, Muhammad Yusuf menuturkan, pihaknya siap membantu Pemprov DKI dalam mencegah maupun menemukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan.

"Saya mengapresiasi Pak Gubernur untuk ambil kebijakan seminimal mungkin tidak gunakan uang cash (tunai). Karena uang cash dalam jumlah besar, saya berani pastikan ini sangat erat hubungannya dengan suap dan gratifikasi. Jadi ini alasan PPATK mendorong perlu ada pembatasan," ucapnya.

Dikatakan Yusuf, berdasarkan catatan PPATK per Januari 2013 hingga Desember 2014, tercatat sekitar 600.000 individu dan 163 korporasi yang setiap hari melakukan transaksi tunai minimal Rp Rp 500 juta. "Faktanya, banyak uang cash yang dipakai untuk kejahatan. Saya dukung DKI dalam penggalakan pembatasan transaksi tunai ini," tandasnya.