Rencana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)‎ merombak seluruh jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta mendapat dukungan dari kalangan dewan. Pasalnya, ‎kinerja perusahaan berpelat merah tersebut selama ini dianggap belum maksimal dalam menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemprov DKI.

Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, menilai rencana pergantian seluruh jajaran direksi BUMD milik DKI merupakan langkah yang tepat. Namun, jabatan stategis di BUMD disarankan tidak diberikan kepada pensiunan pegawai negeri sipil (PNS).

"Saya mendukung, asal jangan semua pensiunan PNS ditaruh di situ. Nggak ada kerjanya," kata Prasetyo, Selasa (20/1).

Dia menyarankan direksi BUMD DKI sebaiknya diisi anak-anak muda yang memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan bergengsi agar dapat memberikan inovasi di perusahaan.

"Kalau tetap yang pensiunan, nanti enggak akan ada inovasi apa-apa. Tapi kalau yang muda kan energik. Ini juga supaya regenerasi berjalan," ucapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga berharap, Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama tetap menjalankan niatnya mengajukan nama-nama calon Direktur Utama (Dirut) BUMD‎ ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk di-screening.

"Kita juga akan dorong Pak Ahok untuk ajukan nama-nama calon dirut BUMD ke KPK," ungkapnya.

Seperti diberitakan,‎ Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berencana merombak jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta. Adapun jabatan yang diprioritaskan bakal dirombak yakni posisi direktur utama (d irut).

"Sehabis ganti PNS besar-besaran, kita juga akan ganti direktur utama BUMD DKI secara besar-besaran juga," ujar Basuki di Balaikota DKI, Senin (19/1).