Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengaku kesulitan menertibkan keberadaan parkir liar di ibu kota. Pasalnya, parkir liar yang selama ini meresahkan masyarakat dan merupakan salah satu penyebab kemacetan itu dibekingi oleh preman. Karena itu, Dishub membutuhkan kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menertibkan parkir liar di Jakarta.

"Kami harus dibantu TNI dan Polri. Enggak akan mampu kami sendiri menertibkan parkir liar‎," kata Benjamin Bukit, Kepala Dishub DKI Jakarta, di Balaikota, Senin (19/1).

Benjamin mencontohkan, salah satu titik parkir liar yang sulit ditertibkan yakni kawasan Pasar Tanah Abang. Di wilayah pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara itu, parkir liar kental dengan unsur premanisme. ‎"Misalnya penertiban di Tanah Abang, itu kan kental premanismenya," ujarnya.

‎Ia menjelaskan, penertiban parkir liar di suatu wilayah yang kental dengan premanisme akan berisiko terhadap keselamatan anggotanya di lapangan. "Jadi tidak mampu kita kalau tertibkan sendiri, daripada mati konyol," ucapnya.

Selain membutuhkan bantuan TNI dan Polri, kata Benjamin, pihaknya ‎ juga masih memerlukan tambahan personel di lapangan. "Personel tambahan lagi dikaji. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan," ungkapnya.

Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memberikan waktu tiga bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Benjamin Bukit, untuk menyelesaikan masalah lalu lintas di ibu kota, salah satunya parkir liar.

Dalam tiga bulan ke depan, Dishub DKI akan menggalakkan penertiban parkir liar di sejumlah wilayah ibu kota. Razia parkir liar dipusatkan di titik-titik marak parkir liar seperti kolong flyover Roxy dan kawasan Tanah Abang (Jakarta Pusat), Kalibata City (Jakarta Selatan), Jatinegara (Jakarta Timur), Kota Tua hingga Beos (Jakarta Barat), serta Marunda dan Kelapa Gading (Jakarta Utara).