Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta melakukan rapat pendalaman Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggran (TA) 2020 bersama para wali kota dan bupati.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono meminta program maupun kegiatan yang sudah dianggarkan dan disepakati bersama agar dilaksanakan secara maksimal.

"Saya ingin serapan anggaran bisa lebih tinggi dari tahun sebelumnya, minimal di atas 90 persen. Semakin tinggi serapan anggaran bisa menjadi salah satu indikator suksesnya pembangunan," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/10).

Mujiyono menjelaskan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bisa memaksimalkan progra-program prioritas, khusunya yang menjadi Kegiatan Strategis Daerah (KSD).

"Saya juga minta agar pelayanan publik semakin dimaksimalkan, masyarakat harus merasa pemerintah hadir untuk warganya," terangnya.

Mujiyono menambahkan, kesetaraan akses pelayanan dan fasilitas serta prasarana di Kabupaten Kepulauan Seribu juga harus menjadi fokus perhatian Eksekutif.

"Warga Jakarta di Kepulauan Seribu memiliki hak yang sama dengan warga lainnya yang tinggal di darat seperti hak terhadap akses kesehatan dan transportasi yang mumpuni," ungkapnya.

Selain itu, kata Mujiyono, kapal jenazah dan lahan makam di Kepualaun Seribu harus bisa disediakan dengan baik. Pasalnya, lahan daratan yang bisa digunakan untuk lahan makam di Kepulauan Seribu tentu sangat terbatas.

"Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Anggaran bisa diajukan dan nanti kita telaah bersama-sama, jangan dilihat besaran anggaran yang diperlukan, kalau itu menjadi kebutuhan ya kita perjuangkan," tandasnya.