Badan Pembentukan Peraguran Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, menggelar rapat lanjutan penyusuan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Bapemperda, Pantas Nainggolan mengatakan, sesuai amanat undang-undang rancangan peraturan daerah (Raperda) yang masuk ke dalam Propemperda harus ditetapkan dalam sidang Paripurna sebelum Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disahkan.

"Sesuai amanat undang-undang itu program pembentukan peraturan daerah tahunan berikut harus ditetapkan dalam Sidang P aripurna sebelum APBD disahkan," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/11).

Pantas menjelaskan, saat ini ada sekitar 18 Raperda yang akan masuk dalam prioritas pembahasanBapemperda. Namun, pihaknya akan kembali menggelar rapat internal mengingat 18 Raperda tersebut masih bersifat tentatif.

"Ada 18 yang diperioritaskan oleh Eksekutif, kami akan mengadakan rapat internal untuk memastikan skala prioritas," terangnya.

Pihaknya, kata Pantas, menargetkan pada tanggal 28 November 2019, penetapan Propemperda sudah bisa diumumkan melalui sidang paripurna.

"Mudah-mudahan bisa sesuai jadwal bersamaan dengan adanya kepastian pengesahan APBD," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah mengaku sudah siap melakukan pembahasan Raperda bersama Bapemperda DPRD di tahun 2020. Sebab, naskah akademik Raperda usulan Eksekutif sudah dipersiapkan secara matang termasuk mengakomodir aspirasi masyarakat.

"Tidak semua dari prioritas Raperda itu sudah dibahas di DPRD, ada yang memang usulan baru," ucapnya.

Yayan memastikan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar proses penyelarasan naskah akademik dengan usulan Raperda dapat diterima secara utuh sebelum mendapat pendalaman usulan per butir pasal bersama DPRD DKI.

"Kami mungkin hanya akan memantapkan dengan OPD terkait agr fokus dan harus sesuai waktu yang disepakati," tandasnya.