Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta terus mendorong proses pengadaaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan memanfaatkan sistem e-katalog.

Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, pemanfaatan e-katalog dapat meningkatkan efisiensi serta kemudahan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).

"Semua kegiatan tahun ini fokus kepada e-katalog. Selain itu kita juga mengawal Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dari berbagai SKPD," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/11).

Bless menyebutkan, hingga kini, pihaknya telah menyerap anggaran sekitar 67 miliar dari target Rp 80 miliar yang ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2019. Di 2020 mendatang, pihaknya mengusulkan anggaran sekitar Rp 80 miliar untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pejabat pengadaan serta pejabat pengelolaan barang dan jasa di setiap SKPD dan UKPD.

"Tahun depan kita meningkatkan kompetensi pelaku pengadaan di seluruh SKPD dan UKPD. Kita tingkatkan SDM mereka agar lebih baik," tandasnya.