Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta siap mendukung kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk menangkal dan memberantas radikalisme di Ibukota

Ketua FKDM Provinsi DKI Jakarta, Rico Sinaga mengatakan, radikalisme dapat memberikan dampak tidak baik untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga, diperlukan deteksi dini dan cegah dini untuk menangkal radikalisme.

"Kami memiliki 3.870 anggota mulai dari tingkat provinsi dan kelurahan. Sumber daya manusia atau SDM di FKDM akan kami kerahkan untuk membantu menyukseskan program pemerintah, termasuk kebijakan pemerintah pusat," ujarnya, Selasa (5/11).

Rico menjelaskan, deteksi dini dan cegah dini merupakan bentuk keharusan. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari faham radikalisme.

"Kami siap untuk membantu sosialisasi dan edukasi, termasuk bagi para generasi muda, pelajar maupun mahasiswa," terang Rico, yang juga menjadi kandidat kuat Ketua FKDM Indonesia.

Ia menambahkan, rencana Kemendagri RI untuk membentuk Tim Pengawas Radikalisme di seluruh kecamatan merupakan langkah tepat yang perlu diapresiasi dan didukung.

"Kami ingin terus berkontribusi agar suasana aman, tentram, dan kondusif bisa terus terjaga," tandasnya.

Sementara itu, melalui siaran pers, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menyebutkan radikalisme merupakan ancaman nyata bagi kedaulatan NKRI. Untuk itu, bibit radikalisme harus diwaspadai sebelum berpotensi menimbulkan gerakan yang lebih besar dan bisa berdampak negatif bagi ketentraman masyarakat.

"Kami segera membentuk tim terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Tim Pengawasan Dini guna deteksi dini dan cegah dini segala permasalahan yang terjadi di daerah," ucapnya.

Selain itu, Bahtiar juga mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya yang ikut dalam Rapat Koordinasi "Sinergitas dan Monitoring-Evaluasi Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Dalam Rangka Peningkatan Kewaspadaan Nasional" untuk menjadi contoh bagi masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

"ASN, TNI/Polri, maupun pegawai BUMN tidak boleh terpapar radikalisme, karena mereka menjaga keberlangsungan negara. Aparat yang diduga terpapar ideologi selain Pancasila harus segera ditertibkan, tidak ada kompromi," tandasnya.