Komisi A DPRD DKI Jakarta menginginkan penerapan konsep Smart City di Jakarta dapat terimplementasikan dengan dengan baik.

Saat melakukan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2020 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik), Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan, Smart City merupakan suatu gagasan, progam, dan tujuan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Smart City itu tidak main-main. Kalau ukuran Jakarta sebagai ibu kota negara, kota besar, dan pusat bisnis tentunya Smart City harus menjadi prioritas," ujar Mujiyono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10) malam.

Mujiyono menjelaskan, teknologi informasi berkembang sangat cepat. Untuk itu, dirinya menyambut baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) dalam berkolaborasi dan bermitra dengan perusahaan digital yang bergerak pada bidang kerja masing-masing untuk membantu menyelesaikan masalah di Jakarta.

"Penggunaan teknologi termutakhir dan inovasi harus terus dilakukan, termasuk bermitra dengan perusahaan digital. Jangan sampai kita ketinggalan dan kalah bersaing dengan kota-kota besar lain di dunia," terangnya.

Ia menambahkan, pengaplikasian Smart City juga bisa dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya dari penerimaan pajak.

"Saat ini era digital, sudah online system. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sesuai kebutuhan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania menuturkan, strategi untuk mengembangkan Jakarta Smart City bertumpu pada berapa hal, salah satunya kolaborasi.

Pihaknya, kata Atika, sudah berkolaborasi dengan memanfaatkan ekosistem digital yang selama ini sudah terbangun di DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai City 4.0.

"Kami ada kerja sama dengan dua sampai tiga decacorn, lima unicorn, dan banyak startup. Ini kita manfaatkan sebagai ekosistem digital kolaborasi bersama dengan Jakarta Smart City. Kami juga sedang menuju pada Data Driven Policy dan peningkatan pelayanan masyarakat berbasis IT itu adalah visi kita ke depan," urainya.

Ia menambahkan, saat ini sudah ada 7.700 CCTV di Jakarta yang terintegrasi dengan portal Jakarta Smart City. Hal ini dalam rangka menuju Jakarta sebagai kota yang bukan hanya cerdas atau smart city tetapi juga aman (safe city).

Untuk itu, Dinas Kominfotik merasa perlu untuk menyiapkan penyimpanan (storage) yang dapat melakukan perekaman dari CCTV tersebut nonstop selama 30 hari.

Menurutnya, teknologi CCTV saat ini juga sudah berkembang pesat. Perangkat yang punya fungsi utama sebagai pengawasan ini dikembangkan bersamaan dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan juga Big Data.  

"Untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak sangat mungkin dilakukan. Sebab, kendaraan-kendaraan penunggak pajak bisa terpantau," jelasnya.

Dinas Kominfotik, sambung Atika, juga bekerja sama dengan financial technology (Fintech) untuk memfasilitasi pembayaraan pajak kendaraan cukup melalui perangkat mobile.

"Ini adalah potensi-potensi yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan ekosistem teknologi yang ada," tandasnya.