Perombakan massal yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membuat sejumlah kepala dinas kehilangan jabatan alias dijadikan staf. Mereka adalah Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Akbar, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Iwan Setiawandi, dan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jonathan Pasodung. Rencananya, pejabat yang tergusur dari jabatannya itu akan ditempatkan sebagai staf Deputi Gubernur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, mengaku sedang membahas soal penempatan para mantan kepala dinas yang sudah distafkan. Posisi yang disiapkan adalah menjadi staf di Deputi. Namun belum diketahui akan ditempatkan untuk membantu Deputi di bidang apa. "Ini lagi dibahas, akan ditempatkan dimana. Mereka akan menjadi staf di Deputi," kata Saefullah, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (7/1).

Dikatakan Saefullah, ketiganya tidak ditempatkan di Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) lantaran di tim yang baru terbentuk itu sudah penuh. Tim tersebut terdiri dari sembilan anggota. Semua anggota juga berasal dari kepala dinas yang dicopot dari jabatannya. "Untuk di TGUPP sendiri kan sudah penuh. Jadi tidak mungkin masuk ke TGUPP," ujarnya.

Mantan kepala dinas yang masuk ke TGUPP diantaranya I Made Karmayoga, mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup serta Sekretaris Korpri Sugeng Irianto, dan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan Wiriyatmoko.

Menurutnya, perbedaan mantan pejabat eselon II yang distafkan atau masuk ke TGUPP adalah besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diberikan kepada mereka setiap bulan. "Perbedaannya adalah tunjangan yang diberikan. Kebanyakan yang berpengalaman akan masuk di TGUPP," ujarnya.