Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode 2020-2023. Pendaftaran dibuka mulai 7-21 Oktober 2019.

Calon anggota DTKJ akan diseleksi bagi mereka yang berasal dari lapisan masyarakat yang mewakili unsur perguruan tinggi, pakar transportasi, pengusaha angkutan, masyarakat pengguna jasa transportasi, awak angkutan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang transportasi.

Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Setiawan mengatakan, bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai anggota DTKJ dapat mengakses dishub.jakarta.go.id/download/persyaratan-formulir-pendaftaran-anggota-dtkj-periode-2020-2023/

Setelah proses pendaftaran calon anggota akan dinilai oleh panitia seleksi (pansel) yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan stakeholder.

"Untuk pansel dari internal Pemprov DKI meliputi, Biro Hukum, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, dan Biro Organisasi. Sementara, unutk unsur eksternal ada dari unsur Organda, akademisi, pakar, dan LSM transportasi, serta kepolisian," ujarnya, Senin (7/10).

Budi menjelaskan, masa keanggotan DTKJ adalah selama tiga tahun. Mereka yang sudah dua periode terpilih tidak boleh mendaftar lagi menjadi anggota DTKJ

"Rencananya, pelantikan DTKJ periode 2020-2023 akan dilaksanakan awal April 2020, setelah berakhirnya masa DTKJ periode 2017-2020 pada Maret 2020," terangnya.

Ia menambahkan, DTKJ merupakan lembaga independen sebagai forum konsultasi dan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.

"DTKJ mempunyai tugas menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan daerah di bidang transportasi," ungkapnya.

Adapun fungsi DTKJ, sambung Budi, adalah menerima dan menampung masukan dari masyarakat tentang pengelolaan transportasi kota. Selain itu, menganalisa dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah tentang pengelolaan transportasi kota.

"DTKJ juga memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah tentang pelaksanaan kebijakan tentang transportasi kota. Termasuk, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan mediasi masyarakat dengan pemerintah berkaitan pengelolaan transportasi kota," tandasnya.