Kalangan dewan meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo untuk melaporkan tindakan penyadapan yang terjadi di rumah dinas, Jalan Taman Suropati nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat pada Desember lalu. Hal itu dimaksudkan agar tidak dituding sebagai upaya pencitraan menjelang pemilihan presiden (Pilpres).

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Igo Ilham mengatakan, agar tidak berkembang bahwa penyadapan hanya isu belaka, Jokowi diminta untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Sebab kasus ini menimbulkan sikap pro dan kontra dari masyarakat. "Kalau memang benar rumah dinasnya disadap, sebaiknya beliau melapor ke polisi agar tidak dituding mencari sensasi menjelang Pilpres," kata Igo, Jumat (21/2).

Selain mengusut kasus penyadapan, kata Igo, pelaporan juga bertujuan memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bahwa penyadapan tidak dibenarkan dan tindak pidana yang bisa berurusan dengan hukum. "Apalagi beliau sebagai gubernur, sebagai orang nomor satu di Jakarta harus memberi contoh bagi warganya," ujarnya.

Kendati demikian, dirinya menyerahkan segalanya kepada Jokowi untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Bahkan, menurut Igo, melihat perkembangan kasus ini di media, mestinya Polda Metro Jaya bersikap proaktif mendatangi rumah dinas tersebut untuk memeriksa kebenaran penyadapan. "Kalau memang benar, pelaku ditangkap dan dipenjarakan," tegasnya.

Sementara itu, Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya mengaku hingga saat ini belum menerima laporan dari pihak yang merasa dirugikan terkait penyadapan di rumah dinas Jokowi. "Kita belum terima laporan terkait dugaan penyadapan tersebut," kata Komisaris Besar Agus Rianto, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri.

Menurut Agus, cara atau mekanisme pengaduan perkara di Polri antara lain laporan itu dilakukan oleh korban, orang yang mengetahui mengalami atau oleh Polri. Berangkat dari itu nantinya akan ditentukan langkah-langkah selanjutnya. Untuk kasus dugaan penyadapan terhadap Jokowi, memang ada informasi yang beredar di masyarakat.

Agus mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Jajaran yang berkompenten menangani masalah itu sudah melakukan langkah-langkah penanganan. "Kita sudah siap, beliau (Jokowi) pasti sudah mempertimbangkan hal-hal yang perlu dipersiapkan," kata Agus.