Lantaran menunggak Pajak Bumi Bangunan sejak tahun 2011 lalu, sebuah minimarket di Jl Wolter Mongonsidi No 2A, Melawai, Kebayoran Baru dipasangi sticker informasi pemilik belum membayar PBB.

"Pemilik belum bayar PBB dari 2011-2014, hingga siang ini belum ada niatan membayar PBB. Makanya kita langsung pasang peringatan," ujar ujar Edy Soemantri, Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan Kebayoran Baru, Kamis (11/12).

Dikatakan Edy, total tunggakan untuk lahan yang disewakan menjadi minimarket tersebut mencapai Rp 172,4 juta. "Kalau ditotal dari 2011 mencapai Rp 172,4 juta. Tadi pemilik menginformasikan mau membuat pernyataan membayar, tapi ditunggu 1 jam tidak muncul," katanya.

Penempatan papan pengumuman penunggak pajak pun terpasang dibidang tanah yang berada di Jl Terusan Rasuna Said, Mampang Prapatan. Lahan seluas lebih dari 700 meter persegi itu sudah menunggak selama 17 tahun.

Kepala UPPD Kecamatan Mampang Prapatan, Dedyanto mengatakan, lahan tersebut memiliki tunggakan yang cukup besar. Untuk pokok hutang saja mencapai Rp 749.698.225. "Ditambah sanksi Rp 290.434.055. Jadi hingga saat ini hutangnya Rp 1.040.132.280," ucapnya.

Kepala Sudin Pelayanan Pajak 1 Jakarta Selatan, WP Purba menegaskan pihaknya tidak main-main dengan penegakkan hukum terhadap penunggak pajak. Karena khusus PBB, sebelumnya telah dilakukan berulang kali sosialisasi.

"Kami sudah sosialisasi dan memberikan tenggang waktu cukup lama untuk pembayaran PBB. Tapi inilah, tidak ada tanggapan, sehingga dipasang pengumuman penunggak pajak," tegasnya.

Hal tersebut, tambah Purba, sesuai dengan Instruksi Gubernur DKI No 89/2013 tentang Pajak. Jika dalam tempo 7 hari setelah dipasang papan pengumuman belum membayar, akan diterbitkan surat penagihan paksa.