Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberlakukan larangan sepeda motor melintas di Bundaran HI hingga Jalan Medan Merdeka Barat mulai tanggal 17 Desember mendatang. Untuk sementara, kebijakan tersebut hanya diberlakukan di ruas jalan tersebut karena terbatasnya jumlah armada bus tingkat yasng dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

"Karena kita baru punya 10 armada bus tingkat gratis, maka pembatasan lalu lintas motor baru diberlakukan dari Bundaraan HI hingga Jalan Medan Merdeka Barat,” kata Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, Rabu (10/12).

Namun jika penerapan aturan itu berjalan sukses dan jumlah armada bus tingkat bertambah, maka larangan motor melintas akan diperluas ke ruas jalan lainnya. ”Kala u sumbangan bus tingkat bertambah, barulah larangan bagi motor melintas di ruas jalan diperluas,” ujarnya.

Untuk kelancaran penerapan kebijakan tersebut, kata Basuki, pihaknya juga telah meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk tidak lagi memberikan pengawalan untuk kendaraan dinas walikota dan gubernur.

”Lebih baik petugas Dishub DKI mengawal bus tingkat ini selama beroperasi di jalanan, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman naik bus tingkat gratis ketimbang mengendarai sepeda motor,” ucapnya.

Selain itu, kata Basuki, Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan rencana pembangunan ruang bawah tanah di Monas berkapasitas besar yang mampu menampung ribuan sepeda motor.

”Kita juga mau kerjasama dengan pengelola gedung untuk menyediakan lahan parkir sepeda motor sehingga warga tidak kesulitan mendapat tempat parkir dan melanjutkan perjalanan naik bus tingkat gratis,” ungkapnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengakui larangan sepeda motor melintas di Bundaraan HI ini menimbulkan pro dan kontra.

”Tidak apa-apa yang penting pembatasan ini bertujuan agar Jakarta lebih baik pada masa mendatang. Persoalannya orang di Jakarta ini banyak yang gak mau berubah, makanya kita paksa pembatasan ini diberlakukan,” tegasnya.