Forum kerja sama d aerah Mitra Praja Utama (MPU) ke-14 kembali digelar. Kali ini, Pemprov DKI Jakarta ditunjuk sebagai tuan rumah. Adapun masalah kedaulatan pangan dipilih sebagai tema pertemuan kali ini. Terlebih, tahun depan, Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta ASEAN Free Trade Area (AFTA).

Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Irmansyah mengatakan, tema kedaulatan pangan sengaja dipilih untuk menghadapi MEA maupun AFTA. "Karena nanti saat menghadapi MEA maupun AFTA, kita betul-betul memiliki kedaulatan pangan," ujar Irmansyah, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

Dikatakan Irmansyah, kerj sama konkret antar pemerintah daerah dalam forum ini diantaranya mengenai pemenuhan kebutuhan pangan dari daerah produsen ke daerah konsumen. Sebagai contoh, ada tiga daerah yang memiliki konsumsi daging tertinggi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, akan dipasok daging dari daerah produsen seperti NTT dan Lampung.

Melalui forum ini, sambungnya, kota-kota besar di Indonesia nantinya tidak melulu disuguhi dengan produk impor. "Kedaulatan pangan berbeda dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan bisa impor, tapa kalau kedaulatan bagaimana supaya ini bersumber dari yang ada di tempat kita sendiri," ucapnya.

Saat ini, anggota kerja sama daerah MPU beranggotakan 10 provinsi yakni, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Forum kerja sama daerah MPU sendiri akan dilakukan secara bergilir. Tahun depan, disepakati penyelenggaraannya akan digelar di Bali. "Tema yang diambil bisa berbeda-beda, seperti soal penjualan orang atau masalah wabah penyakit," tandasnya.

Turut hadir dalam forum kerja sama kali ini, Plt Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur NTT Lebu Raya, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Pakualam, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatimiko.