Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) memberikan tindakan tegas bagi pemilik reklame yang terindentifikasi melanggar aturan.

"Tindakan tegas ini diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pemilik reklame agar selalu menaati peraturan," ujar Santoso, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Senin (10/12).

Dikatakan Santoso, ada sebanyak 290 papan reklame yang diidentifikasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melanggar aturan.

Tindakan tegas yang dapat diberikan seperti, pencabutan hak aset oleh Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), hak perizinan oleh Dinas PM dan PTSP, dan tagihan pelunasan pajak oleh Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI.

"Sebab selama ini reklame yang terpasang hanya membayar sisi pajak tayang saja, tetapi bangunan titiknya belum memberikan kontribusi bagi Pemprov DKI," tandasnya.