Dinas Perhubungan (Dishub) mengajak sejumlah stakeholder mulai dari Kementerian Perhubungan, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), PT MRT Jakarta, Ombudsman RI Perwakilan DKI Jakarta, Komunitas Pengguna Tansportasi Publik, Koalisi Pejalan Kaki, Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), dan Masyarakat Transportasi Indonesia untuk membahas penyelenggaraan Light Rail Transit (LRT) Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) K epala Dishub DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan, pembahasan bersama dilakukan melalui forum Focus Group Discussion (FGD) yang mencakup mengenai penyelesaian infrastruktur, rencana operasional dan bisnis, kesiapan SDM, perizinan, administrasi, pengujian, sertifikasi, standar pelayanan umum, formulasi tarif, serta subsidi.

"Kegiatan ini merupakan tahapan lanjutan dari FGD sebelumnya mengingat LRT Jakarta ditargetkan beroperasi pada Februari 2019," ujarnya, di Kompleks Dinas Teknis, Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (27/11).

Sigit menjelaskan, dalam FGD tersebut juga mengemuka mengenai pengintegrasian LRT dengan angkutan massal lain, baik yang berbasis jalan maupun rel. Sehingga, LRT menjadi satu kesatuan utuh untuk memberikan layanan transportasi yang diminati warga.

"LRT harus bisa melayani seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya, LRT tidak hanya menjadi moda transportasi baru, tapi juga bisa menghadirkan integrasi serta ada keberlangsungan," terangnya.

Sigit menambahkan, sosialisasi kepada masyarakat terkait operasional LRT Jakarta Koridor I rute Kelapa Gading-Rawamangun juga menjadi bagian penting. Pasalnya, integrasi moda lanjutan menjadi satu hal yang sangat mutlak dan menjadi tantangan ke depan.

"Tentunya, sebagai layanan transportasi umum, maka integrasi dengan angkutan massal yang lain akan menjadi satu keberhasilan penyelenggaraan," tandasnya.