Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menginginkan adanya percepatan penambahan closed circuit television (CCTV) di Ibukota.

Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Syarief mengatakan, kebutuhan ideal di Jakarta mencapai 70.000 CCTV, tapi saat ini baru ada 7.000.

"Kami ingin ada penambahan 100 sampai 200 CCTV di tahun 2019. Tolong dianggarkan, besok sebelum banggar besar kita sudah finalkan berapa jumlah penambahan itu," ujar Syarif, di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (24/10).

Menurut Syarif, Jakarta harus bisa berkembang atau naik kelas bukan lagi Smart City melainkan menjadi Safe City.

"Kalau Smart City dengan 6.000 CCTV masih layak. Tapi, kalau kita ingin menjadi Safe City itu perlu 70.000 CCTV," terangnya.

Syarif menjelaskan, dirinya mendukung langkah Jakarta Smart City untuk menambah titik CCTV dengan menggandeng pihak pengelola gedung-gedung swasta yang memiliki CCTV.

"Kita setuju, itu dalam rangka mengurangi beban APBD, karena hitungannya kalau kita belanja sendiri sekitar Rp 3 triliun. Adanya bantuan pihak swasta bisa membuat kita berhemat," ucapnya.

Sementara, Kepala UP Jakarta Smart City, Setiaji berjanji akan menindaklanjuti arahan dalam rapat bersama Komisi A berkaitan dengan penambahan CCTV dan pengelolaannya oleh Pemprov DKI.

"Kami akan optimalkan pengadaan CCTV, termasuk upaya mengandeng pemilik gedung," ungkapnya.

Setiaji menambahkan, dalam rapat berikutnya, Komisi A, Jakarta Smart City, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan duduk bersama membahas kewajiban dari pihak swasta untuk bisa memberikan kontribusi berupa akses CCTV ke Pemprov DKI.

"Akses dari pemilik gedung akan menambah titik-titik pemantauan, sisanya bisa kita cover dengan CCTV yang dimiliki oleh Pemprov DKI," tandasnya.