Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak mau ambil pusing soal banyaknya anggota DPRD DKI yang tidak hadir saat rapat paripurna pengumuman dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Mantan Anggota Komisi II DPR ini juga tidak akan membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah (APBD) jika DPRD DKI, khususnya fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menghambat program unggulan Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau memang APBD tidak dibahas-bahas, kan berarti mereka (anggota DPRD) tidak gajian. Biarkan saja," ujar Basuki, Jumat (14/11).

Dikatakan Basuki, jika APBD tak kunjung dibahas oleh DPRD DKI, maka Pemprov DKI bisa menggunakan anggaran seperti tahun sebelumnya.

Seperti diketahui, gaji anggota DPRD seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004 tentang Hak Keuangan dan Protokoler DPRD. Gaji tersebut terdiri atas lima komponen, yaitu uang representasi, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan operasional dan tunjangan perumahan.