Rekomendasi Nilai UMP DKI 2015 Diserahkan

Kamis, 13 November 2014 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Dunih 4528

Dewan Pengupahan Rekomendasikan Dua Nilai UMP 2015

(Foto: Erna Martiyanti)

Setelah melakukan rapat panjang, Dewan Pengupahan akhirnya menetapkan nilai rekomendasi upah minimum provinsi (UMP) DKI 2015. Setidaknya ada dua nilai UMP yang akan direkomendasikan ke Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Paling lambat rekomendasi akan diserahkan pada Jumat (14/11) pagi.

Dua angka itu telah disepakati. Keduanya akan diserahkan ke pada Pak Plt sebagai bahan rekomendasi

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta, Priyono mengatakan, ada dua nilai yang telah disepakati dan akan diserahkan ke Basuki. Dua nilai tersebut yakni Rp 2.693764,40 yang merupakan usulan dari pemerintah dan usulan dari buruh sebesar Rp 3.574.179,36.

"Dua angka itu telah disepakati. Keduanya akan diserahkan kepada Pak Plt sebagai bahan rekomendasi," kata Priyono, usai menggelar rapat Dewan Pengupahan di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (13/11).

Dia menyebutkan paling lambat nalai rekomendasi tersebut akan dikirimkan kepada Basuki pada Jumat (14/11) pagi. Saat ini pihaknya tengah membuat surat resmi sebagai bahan rekomendasi. "Secepatnya akan kita kirim. Kalau bisa malam ini, atau paling lambat besok pagi," tegasnya.

Menurutnya, kedua nilai tersebut hanyalah rekomendasi kepada Plt Gubernur. Sementara keputusan nilai UMP 2015 merupakan hak prerogatif gubernur. Diharapakan, Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk nilai UMP 2015 langsung bisa ditandatangani pada Jumat (4/11) besok.

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha, Sarman Simanjorang berharap, dalam penetapan UMP tetap harus mempertimbangkan berbagai unsur, salah satunya unsur kelangsungan dunia usaha. "Kita dari pengusaha berharap agar Plt Gubernur dapat menetapkan UMP 2015 dengan sangat bijak dan tidak terpengaruh dengan tekanan," ucapnya.

BERITA TERKAIT
palu_sidang_uang_apbd.jpg

Kebutuhan Hidup Layak DKI Rp 2,5 Juta

Jumat, 07 November 2014 6657

Pasalnya, hingga kini belum ada kesepakatan mengenai besaran nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Penetapan UMP DKI Dipastikan Molor

Sabtu, 01 November 2014 5415

Disnakertrans: Mau Tuntut UMP Rp 10 Juta Juga Boleh

Urusan Kopi dan Mie Bikin Penetapan KHL Terlambat

Rabu, 05 November 2014 4977

10.809 Polisi Amankan Demo Buruh dan FPI

10.809 Polisi Amankan Demo Buruh dan FPI

Senin, 10 November 2014 6234

Disnakertrans DKI Survei KHL

Disnakertrans DKI Lakukan Survei KHL

Kamis, 04 September 2014 6810

BERITA POPULER
Permudah Wajib Pajak, Pramono Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Permudah Wajib Pajak, Pemprov DKI Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Kamis, 18 Desember 2025 876

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1615

Forkopimko Jakut Jaga Suasana Kondusif Nataru

Forkopimko Jakut Jaga Suasana Kondusif Nataru

Jumat, 19 Desember 2025 578

Pramono memberikan sambutan saat peluncuran pelatihan Gig Economy bagi Gen Z

Pramono Dukung Pengembangan Ekonomi Digital dan Kreativitas Anak Muda Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 893

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

Rabu, 17 Desember 2025 981

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks