Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar meningkatkan porsi belanja langsung dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan 2018.

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan, sejauh ini pihak eksekutif hanya fokus pada pos usulan pembiayaan yang di dalamnya mencakup Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Masih banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari kita dalam bentuk pembangunan dan bantuan-bantuan lain, seperti subsidi misalnya," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/9).

Dikatakan Taufik, salah satu golongan masyarakat yang membutuhkan subsidi dari pemerintah yakni lanjut usia (lansia). Karena itu, pihaknya mengharapkan ada peningkatan porsi belanja langsung untuk program Kartu Jakarta Lansia (KJL).

"Selain itu, menurut saya perlu juga ada peningkatan subsidi untuk warga penghuni rumah susun ," ungkapnya.

Terkait hal itu, Taufik menyatakan akan memperjuangankan adanya peningkatan porsi belanja dalam KUPA-PPAS Perubahan 2018 yang dapat berdampak langsung pada warga saat rapat Banggar DPRD DKI Jakarta selanjutnya.

"Kita akan bahas lagi secara mendalam nanti," tandasnya.