Kamis, 30 Agustus 2018 Reporter: Oki Akbar Editor: Andry 1432
(Foto: Reza Hapiz)
Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan 2018 terus didalami masing-masing Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Penambahan dan pengurangan anggaran ini harus didasari dengan argumentasi dan kajian yang jelas,
Hari ini, Komisi A DPRD DKI Jakarta membahas KUPA-PPAS Perubahan 2018 bersama 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Antara lain, Inspektorat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP dan Dinas Penaggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat).
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad mengatakan, di dalam pembahasan KUP-PPAS Perubahan 2018 ini hampir semua SKPD mengusulkan penambahan dan pengurangan anggaran.
"Tapi kami selalu menginginkan penambahan dan pengurangan anggaran ini harus didasari dengan argumentasi dan kajian yang jelas," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/8).
Riano mencontohkan, penambahan anggaran untuk penambahan gaji para Petugas Penanganan Sarana dan Prasarana (PPSU) di wilayah kumuh yang diusulkan Biro Tata Pemerintahan. Selama usulan tersebut didasari perencanaan yang matang, pihaknya akan menyetujui anggaran tersebut.
"Tadi sudah dijelaskan. Karena memang butuh penanganan yang lebih ekstra," tandasnya.
