Rapat Pembahasan Raperda RPTRA dan Pengembangan Pasar Jaya Ditunda

Senin, 27 Agustus 2018 Reporter: Oki Akbar Editor: Andry 1950

Rapat Pembahasan Raperda RPTRA dan Pengembangan Pasar Jaya Ditunda

(Foto: doc)

Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hari ini menunda  sementara rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Raperda tentang Pengelolaan dan Pengembangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya.

kita minta Sekertariat Dewan (Sekwan) mensinkronisasikan dengan jadwal pembahasan KUPA-PPAS Perubahan tahun 2018

Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan, rapat pembahasan dua raperda ini ditunda karena harus disinkronisasikan lebih dahulu dengan jadwal pembahasan draf Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan 2018.

"Jadi kita minta Sekertariat Dewan (Sekwan) mensinkronisasikan dengan jadwal pembahasan KUPA-PPAS Perubahan tahun 2018," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/8).

Menurut Taufik, penyelarasan jadwal tersebut perlu dilakukan mengingat pembahasan KUPA-PPAS Perubahan 2018 sudah terlalu lama tidak dimulai. Padahal ada batasan waktu pengesahan yang telah ditetapkan Undang-Undang.

"APBD Perubahan 2018 terakhir harus disahkan akhir September.  Karena itu pembahasannya harus kita prioritaskan," tandasnya.

BERITA TERKAIT
Raperda CSR akan Diselaraskan dengan RPJMN dan RPJMD

Raperda CSR akan Diselaraskan dengan RPJMN dan RPJMD

Rabu, 23 Mei 2018 1839

Bapemperda Targetkan Bahas Tiga Raperda Bulan Depan

Bapemperda Targetkan Bahas Tiga Raperda Bulan Depan

Rabu, 18 Juli 2018 1734

BERITA POPULER
Pramono-Rano hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania

Pramono Hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania di Monas

Jumat, 19 Desember 2025 947

Pemprov DKI-Sulawesi Selatan jajaki kerja sama strategis

Pemprov DKI-Sulsel Jajaki Kerja Sama Smart City hingga Ketahanan Pangan

Jumat, 19 Desember 2025 968

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1738

Permudah Wajib Pajak, Pramono Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Permudah Wajib Pajak, Pemprov DKI Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Kamis, 18 Desember 2025 1007

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

Rabu, 17 Desember 2025 1182

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks