Wacana penunjukkan pengurus rukun warga (RW) oleh camat terus dimatangkan Pemprov DKI. Dengan ditunjuk secara langsung sesuai dengan ketentuan yang dibuat Pemprov DKI, diharapkan RW mampu merespons keluhan warga di lingkungan masing-masing secara cepat.

Namun begitu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tidak mempersoalkan syarat pendidikan khusus untuk pengurus RW yang setidaknya berlatar belakang pendidikan SMA.

"Tidak ada persyaratan tersebut. Yang penting mereka (RW) bisa dengan cepat merespons keluhan warga melalui aplikasi safetypin.com," jelas Basuki, Jumat (7/11).

Selain soal RW, ada kebijakan lain yang akan diterapkan Pemprov DKI. Termasuk sistem honorarium bagi pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang akan dihapuskan.

"Kami gunakan TKD (tunjangan kinerja daerah). Dinamis saja. Sudah ya, saya mau ada acara di Istana," jawab Basuki.

Hari ini Basuki memang lebih irit bicara dibanding hari biasanya. Maklum ia sedang menderita sakit gigi. Bahkan, sekitar pukul 13.30 WIB ia telah meninggalkan ruang kerjanya menuju Istana didampingi dua pengawal. Di halaman parkir gedung DPRD DKI, telah menunggunya mobil Toyota Hi-Ace berwarna putih berplat merah yang siap mengantarkan Basuki ke Istana Merdeka.