Tak hanya Pemerintah Kota Bekasi yang meminta bantuan dana kemitraan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pemerintah Kota Tangerang juga mengajukan dana cukup fantastis yakni mencapai Rp 1,5 triliun. Rencananya, dana sebesar itu akan digunakan untuk pembangunan jalur busway layang hingga Ciledug.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, masing-masing kota mitra telah mengajukan program kerja untuk penggunaan dana bantuan tersebut. Khusus untuk Kota Tangerang mengajukan untuk pembangunan jalan busway layang. Jalan tersebut menyambung dengan jalan busway layang yang akan dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta.

Basuki pun tidak mempermasalahkan besaran anggaran yang diajukan oleh kota-kota mitra. Namun harus dipastikan bantuan tersebut digunakan untuk mengurangi dua masalah utama ibu kota yakni banjir dan macet. "Kayak Tangerang dia mau bikin jalur busway layang sampai ke Ciledug (anggarannya) bisa sampai Rp 1,5 triliun. Tidak masalah, yang penting bermanfaat bagi DKI," kata Basuki, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (29/10).

Pengajuan dana bantuan itu telah dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS). Karena pemberian bantuan tersebut harus mendapatkan persetujuan dewan terlebih dahulu. Selain itu, program yang dikerjakan oleh daerah penyangga juga harus dibahas oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

"Sudah koordinasi, waktu ajukan KUA PPAS. Waktu tanda tangan itu dengan pimpinan dewan, di situ namanya koordinasi. Itu juga pembahasan per-SKPD. Kita tidak mugkin mengusulkan tanpa SKPD," ucapnya.

Dia pun menyayangkan alat kelengkapan dewan, yakni komisi belum terbentuk. Padahal untuk pengajuan anggaran harus ada pembahasan antara SKPD dengan komisi-komisi. "Tapi SKPD mesti ketemu dengan komisi. Sementara komisinya saja belum dibentuk. Masa kita mesti tunggu komisi?," ucapnya.

Dia berharap agar dewan dapat menyetujui bantuan dana yang diajukan tersebut. Terlebih, semua program yang diajukan memiliki manfaat bagi ibu kota, baik mengatasi banjir maupun macet. "Lagi pula yang diajukan oleh kota mitra ini hanya program-program yang memberi manfaat bagi DKI, kalau tidak tidak boleh dikasih. Kita kan mesti selesaikan masalah di pinggiran sendiri," katanya.

Setiap tahunnya, Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan dana kepada daerah penyangga. Bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi dua masalah utama di ibu kota yakni banjir dan macet. Bahkan mulai tahun depan, Pemprov DKI Jakarta akan menaikkan jumlah dana bantuan sesuai dengan program kerja yang dilakukan.