Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, bertemu Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (28/10). Dalam pertemuan itu, Rahmat mengajukan permintaan bantuan dana sebesar Rp 250 miliar ke Basuki untuk pembangunan infrastruktur transportasi, tata ruang, lingkungan hidup, dan kebersihan di Bekasi.

"Sudah kita sampaikan besaran, mudah-mudahan di APBD 2015 terlaksana. Pak Gubernur (Ahok) tak persoalkan besaran, yang penting manfaatnya. Ada Rp 250-an miliar," kata Rahmat.

Dana sebesar itu, kata Rahmat, akan difokuskan untuk percepatan pembangunan sarana prasarana dan sistem terpadu transportasi, jalan, saluran, dan ruang terbuka hijau (RTH) di Bekasi. Dana itu juga akan dialokasikan untuk program penanganan banjir. Dia mencontohkan, seperti di Pondok Melati dan Pondok Gede. Karena keduanya bermuara ke Kanal Banjir Timur (KBT) maka akan dibuat Sodetan menuju KBT.

Pihaknya berjanji akan langsung melaksanakan pembangunan begitu bantuan dari Pemprov DKI cair. Diperkirakan dalam waktu satu tahun semua program tersebut bisa terlaksana. "Pak gubernur bilang, nggak perlu administrasi lagi, langsung sodet saja ke KBT. Kita ingin Bekasi dengan DKI tidak ada bedanya. Orang yang ada di Bekasi sama dengan di DKI. Di DKI sama dengan di Bekasi," tegasnya.

Sementara itu, Basuki menyatakan kesanggupan Pemprov DKI untuk memberikan bantuan keuangan kepada k ota Bekasi senilai Rp 250 miliar. Bahkan jika bantuan yang diminta lebih dari nilai tersebut juga akan diberikan. Terlebih, bantuan tersebut manfaatnya juga akan dirasakan oleh Jakarta. "Ini kan bukan soal uang, tetapi demi kebaikan Jakarta. Bahkan jika diminta hingga Rp 1 hingga Rp 2,5 triliun pun kita beri asal manfaatnya jelas," ucapnya.

Bantuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Ahok dengan seluruh kepala daerah penyangga ibu kota di Wisma Nusantara, Rabu 17 September 2014. Dalam pertemuan itu, DKI berencana memberikan bantuan minimal sebesar Rp 100 miliar kepada daerah mitra Jakarta pada tahun 2015 mendatang.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan adanya koordinasi langsung antarkepala daerah dan bantuan keuangan, diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya.