Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) terus meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan keuangan.

Langkah ini diperlukan untuk mempertahankan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik berharap, raihan opini WTP dari BPK tak membuat p emprov lengah dalam mengelola aset dan keuangan di tahun-tahun berikutnya.

"Tertib administrasi harus tetap berjalan. Tidak boleh berhenti meski sudah meraih opini WTP," ujarnya, Rabu (30/5).

Tak hanya itu, Taufik juga meminta Pemprov segera menginvintarisir seluruh aset yang dimiliki. Aset-aset tersebut harus tersertikasi secara keseluruhan.

"Saya kira sertifikasi itu sangat penting. Asetnya semua harus tercatat dalam satu sistem yang sudah dibangun," tandasnya.