Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bertekad untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari kasus korupsi.

Sebagai salah satu cara untuk merealisasikan keinginan tersebut dilakukan launching Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan Pemberian Penghargaan kepada ASN Berintegritas.

Turut hadir dalam acara launching program tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Thony Saut Situmorang, serta Ketua Komite Pencegahan Korupsi Provinsi DKI Jakarta, Bambang Widjojanto.

Dikatakan Anies, pelaksanaan program ini diharapkan dapat mewujudkan pencegahan korupsi secara sistematis di Pemprov DKI.

"Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan janji saya kepada warga Jakarta," ujar Anies, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/5).

Dijelaskannya, program pemberantasan korupsi akan memuat daftar rencana dan target capaian di berbagai sektor seperti, penganggaran keuangan, pengadaan barang maupun jasa, pelayanan masyarakat, pengelolaan aset daerah, serta pengawasan SKPD dan UKPD.

"Jakarta memiliki anggaran yang besar, rencana aksi program pemberantasan korupsi ini sangat penting. Saya gembira dengan adanya dukungan dari KPK RI," tandasnya.

Sekadar diketahui, untuk menindaklanjuti percepatan penyelesaian target capaian dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi telah dibentuk tim khusus.

"Tim ini akan memberikan laporan secara berkala. Tujuannya, agar target yang diinginkan bisa tercapai," tandasnya.