Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, membuka focus group discussion (FGD) tentang potensi penerbitan sukuk daerah (obligasi atau surat berharga berdasarkan prinsip syariah) di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

Turut hadir dalam FGD ini perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerhati dan ahli di bidang keuangan syariah, serta lembaga pembiayaan syariah.

Sandi mengatakan, diperlukan persiapan yang baik melalui penerbitan instrumen keuangan, regulasi maupun sumber daya manusia (SDM) untuk merealisasikan sukuk daerah yang berbasis syariah.

"Kita ingin DKI punya opsi menerbitkan sukuk daerah untuk beberapa program infrastruktur jangka panjang dan trasnportasi," ujar Sandi, Kamis (3/5).

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ingin terus meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Sehingga, bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

"Begitu menerbitkan sukuk, kita sudah seperti perusahaan publik. Kita harus mendapatkan rating dari perusahaan penerbit rating," tandasnya.