Pelayanan terpadu satu atap yang dihadirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan nama 'Mal Pelayanan Publik' menjadi daya tarik tersendiri bagi instansi lain.

Buktinya sejak diresmikan pada Oktober 2017 hingga Maret 2018, tercatat sudah ada 57 instansi dari kementerian, badan sampai dengan

pemerintah daerah di Indonesia yang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke mal tersebut.

"Sejak beroperasi enam bulan ini, berbagai instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah banyak yang melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik," ujar Edy Junaedi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) DKI Jakarta, Rabu (11/4).

Edy menyebutkan, lembaga negara maupun instansi yang selama ini telah berkunjung ke Mal Pelayanan Publik antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian,  Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Ombudsman dan sejumlah pemerintah daerah.

"Kebanyakan mereka pelajari kegiatan pelayanan serta inovasi layanan apa saja yang diterapkan dalam Mal Pelayanan Publik," ucapnya.

Menurut Edy, dengan banyaknya kunjungan ini membuktikan jika pelayanan perizinan dan non perizinan di DKI Jakarta telah sesuai harapan dan memenuhi kaidah-kaidah pelayanan publik yang prima.

"Tentunya kami sangat senang dan bangga atas banyaknya kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik," tandasnya.