Rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan melakukan pengangkutan sampah di ibu kota dengan sistem swakelola mendapat tanggapan negatif dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Prya Ramadhani. Politisi Partai Golkar ini meminta Pemprov DKI mengkaji kembali rencana tersebut.

"Sebaiknya, Pemprov DKI mengkaji kembali rencana tersebut. Jangan sampai kondisinya malah tidak seperti yang dibayangkan dari sebelumnya," ujar Prya, ketika ditemui di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (10/2).

Jika rencana tersebut tetap dipaksakan, kata Prya, maka Dinas maupun Suku Dinas Kebersihan di lima wilayah DKI malah sibuk mengurusi masalah maintenance (perawatan) atau bahan bakar minyak (BBM) dari truk-truk pengangkut sampah.

"Jangan sampai Dinas Kebersihan harus ngurusin BBM dan perawatan truk dan lain-lain," ungkap Ketua DPD Golkar DKI ini.

Untuk itu, Prya menyarankan agar Pemprov DKI bertindak selaku regulator dalam pengangkutan sampah.

"Jika memang saat ini dirasakan pengangkutan sampah belum maksimal, Pemprov bisa menerapkan sanksi tegas dengan mem-blacklist pihak ketiga yang menjadi rekanan dalam pengangkutan sampah," tegasnya.

Kemudian, terkait gagalnya anggaran pengadaan 200 truk sampah di APBD DKI 2014, menurut Prya hal tersebut tidak bisa dialihkan buat anggaran lain.

"Misalnya buat anggaran penyewaan truk sampah," tandasnya.