Sebanyak 30 peserta perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti kegiatan Rapat Kerja (Raker) Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba yang digagas oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI.

Kabag Umum BNNP DKI, Joko Purnomo mengatakan, rapat kerja ini membahas tentang permasalahan narkoba di Ibukota. Kegiiatan untuk membangun peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

"Kita libatkan SKPD, termasuk pengelola rusun. Agar mereka ke depan memiliki program yang bersentuhan dengan masalah narkoba," ujar Joko Purnomo, Kamis (22/2).

Dikatakan Joko, dilibatkannya pengelola rusun dalam kegiatan ini karena banyak penghuni rusun yang memiliki latar belakang berbeda-beda.

"Saat ini daerah titik rawan peredaran narkoba di DKI ada 113 lokasi. Ini menjadi PR dan harus diatasi bersama," katanya.

Beberapa daerah yang rawan peredaran narkoba di Jakarta Timur misalnya di Kebon Singkong, Kebon Pala. Kemudian Jakarta Barat di Kampung Ambon dan Kampung Boncos. Lalu, Jakarta Pusat di Johar Baru, Kampung Rawa, Tanah Tinggi dan Tambak.

Sedangkan Jakarta Selatan di Peninggaran Jalan Bendi Tanah Kusir. Lalu di Jakarta Utara di Kampung Bahari Tanjung Priok.

Kepala UPT Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemprov DKI Jakarta, Mohamad Miftahulloh Tamary menambahkan, rapat kerja seperti ini diperlukan untuk menambah wawasan bagi aparatur sipil negara (ASN) tentang bahaya narkoba.

"Unit kami juga selalu menyelipkan materi mata ajar tentang bahaya narkoba. Selain itu juga tes urine bagi peserta uji kompetensi dan calon peserta diklat," tandasnya.

Menurutnya, pada tahun ini juga akan ada diklat bagi 30 ribu ASN. Mereka nantinya akan dites urine secara bertahap bekerja sama dengan BNN dan BNNP DKI.