Upaya pembenahan aset yang dilakukan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno dengan program Road to WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso mengatakan, persoalan aset daerah selama ini menjadi salah satu penyebab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam penggunaan anggaran. Karena itu pembenahan aset perlu menjadi fokus perhatian dan disinkronisasikan dengan banyak pihak.

"Kita sambut baik Pak Wagub telah melakukan sinkronisasi tahapan-tahapan dalam rangka memperbaiki aset setiap satu minggu dengan SKPD terkait. Kita dorong itu," ujarnya di Balai Kota Jakarta DKI Jakarta, Rabu (17/1).

Santoso menyampaikan, selama empat tahun berturut-turut, Pemprov DKI selalu mendapat predikat WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena pengelolaan aset bermasalah.

Ia menjelaskan, aset yang dimiliki Pemprov DKI dibagi menjadi dua kategori yakni barang dan dokumen. Keduanya akan menjadi fokus utama jajarannya untuk dibenahi.

"Yang sering terjadi saat ini ada barangnya, tapi dokumennya tidak ada atau sebaliknya. Jadi nanti kita akan urai satu persatu," tandasnya.