Pembebasan Lahan untuk Waduk Ciawi Dikebut

Selasa, 04 Februari 2014 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Dunih 3629

waduk_pondoklabu_ernabj.jpg

(Foto: doc)

Potensi banjir yang terus mengancam wilayah Jakarta dan sekitarnya membuat ide pembangunan Waduk Ciawi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ditemani Bupati Bogor, Rachmat Yasin, telah menyempatkan diri melihat lokasi yang akan dijadikan Waduk Ciawi. Karena, pada pada bulan Februari ini akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terkena dampak dari pembangunan tersebut.

Meskipun telah tahu lokasi proyek yang akan dibangun, Jokowi juga tidak ingin menunjuk secara pasti titik yang akan dibangun. Karena dikhawatirkan jika ditunjuk sekarang harga tanah justru akan melambung. Pria yang akrab disapa Jokowi ini, hanya menunjukkan lokasi dari kejauhan yakni dari Jalan Raya Puncak, Bogor. "Itu loh lihat Waduk Megamendung (Ciawi). Kira-kira di situ, kurang lebih lah," kata Jokowi, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2).

Menurut Jokowi, titik koordinat untuk Waduk Ciawi sudah ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Namun, karena kondisi tanah yang banyak bebatuan maka titiknya diubah, sehingga masuk ke kawasan Megamendung. "Titik koordinat sudah ada. Jadi nanti waduknya di Megamendung, Desa Cipayung. Agak bawahnya itu Waduk Sukamahi," ujarnya.

Rencananya pada bulan Februari ini akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nantinya warga akan mendapatkan ganti rugi atas tanah yang akan dibuat waduk. Untuk pembebasan lahan akan dibebankan ke Pemprov DKI Jakarta, yakni sebesar Rp 1,2 triliun. Sementara untuk pembangunan fisik akan dilakukan oleh Kementerian PU, dengan anggaran Rp 1,9 triliun. "Februari sosialisasi selesai tinggal pendataan dan pemetaan bidang," jelasnya.

Waduk Ciawi atau Megamendung akan dibangun seluas 107 hektar. Nantinya waduk tersebut mampu menampung 11,8 juta meter kubik air. Sehingga aliran Sungai Ciliwung dapat ditampung ke waduk tersebut.

Bupati Bogor, Rachmat Yasin mengatakan, di kawasan Megamendung, ada 144 kepala keluarga (KK) yang tanahnya harus dibebaskan. Ia berjanji akan langsung melakukan sosialisasi. "Kita akan cepat lakukan sosialisasi kepada warga. Agar pekerjaan juga bisa segera dilakukan," tandasnya.
BERITA TERKAIT
BERITA POPULER
Program magang disnakertrans gery ist3

1.000 Lulusan SMA Sederajat Ikut Program Pemagangan di 67 Perusahaan

Senin, 04 Mei 2026 875

Gubernur pramono danatara psel rezap

Pemprov DKI-Danantara Sepakat Bangun PSEL

Senin, 04 Mei 2026 792

Dinkes mayday monas desi

Dinkes DKI Siagakan Posko Kesehatan di Peringatan May Day 2026

Jumat, 01 Mei 2026 1155

RZA 0510

Pramono Pastikan Pemprov Hadir Dukung Pembangunan Keluarga

Senin, 04 Mei 2026 595

IMG 20260430 WA0117

Transjakarta-Kemnaker Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Sektor Transportasi Publik

Kamis, 30 April 2026 1096

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks