Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk segera menyelesaikan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pasalnya, KHL ini akan menjadi acuan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2018.

Dikatakannya, secara ideal survei KHL semestinya dilakukan sepanjang tahun. Namun, karena sebelumnya belum dilakukan, maka Disnakertrans diminta menggunakan metode yang ada.

"Kami fokus untuk menghadirkan proses pengambilan keputusan mengenai UMP yang berkeadilan," kata Sandi, usai menerima Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Kamis (26/10).

Menurutnya, waktu yang tinggal beberapa hari menjelang penetapan upah minimum pada 1 November 2017 harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Meskipun survei baru dilakukan diharapkan tidak menjadi hambatan.

"Saya pastikan, pada 31 Oktober itu adalah target yang kami usahakan sesuai regulasi bahwa kami harus tentukan. Kami ingin tepat waktu, semua harus bekerja maksimal untuk menghadirkan kepastian itu sendiri," terangnya.

Ia menambahkan, mulai tahun depan survei yang dilakukan harus dapat mengetahui pergerakan biaya hidup sepanjang tahun. Pasalnya, biaya kebutuhan hidup di Jakarta semakin meningkat.

"I ni yang sekarang sedang dibahas. Rencananya, 31 Oktober mendatang akan saya berikan nota kepada Pak Gubernur untuk memutuskan UMP," tandasnya.