Perseroan Terbatas (PT) Food Station Tjipinang Jaya mendukung upaya pemerintah untuk mengatur tata niaga beras secara komprehensif.

"Ketika sudah ada aturan dari hulur ke hilir, perlu ada tata niaga yang baik," ujar Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, usai pelaksanaan focus group discussion (FGD) bertajuk Perberasan Nasional, di Gedung FS Point, Jakarta Selatan, Selasa (3/10).

Menurutnya, pemerintah juga harus berperan ketika harga beras di bawah. Ketika itu terjadi pemerintah harus mengambil alih pembelian beras tersebut

"Harus ada mekanisme pengaturan mulai dari produksi, hasil panen dan pendistribusian," kata nya.

Ia menambahkan, untuk masalah perberasan memang harus dibicarakan dengan seluruh stakeholder yang terlibat, tidak bisa sendiri-sendiri.

"Saya menyambut baik adanya FGD Perberasan Nasional ini," ungkapnya.

Sementara, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Riwantoro menambahkan, saat ini stok beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) mencapai 1,55 juta ton dan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sebanyak 52 ribu ton.

"Stok ini cukup untuk menjaga stabilitas harga beras. Sedangkan, untuk penetapan HET beras dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian harga jual dan membuat petani lebih sejahtera," tandasnya.