Rabu, 13 September 2017 Reporter: Oki Akbar Editor: Andry 5915
(Foto: Punto Likmiardi)
Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat hari ini menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) gubernur periode 2012-2017 pada rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Pencapaian IPM DKI Jakarta merupakan IPM tertinggi provinsi secara nasional
Dalam pidatonya, Djarot menyampaikan secara singkat hasil dari pelaksanaan pembangunan yang dibagi menjadi tiga indikator, yakni indikator pembangunan manusia (IPM), indikator ekonomi dan indikator sosial. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir IPM terus mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan.
Di mana, kinerja pembangunan manusia di DKI Jakarta pada 2013 tercatat hanya sebesar 78,08 persen kemudian meningkat 79,60 persen pada tahun 2016. Angka tersebut di atas rata-rata tingkat nasional sebesar 69,24 persen.
"Pencapaian IPM DKI Jakarta merupakan IPM tertinggi provinsi secara nasional. Hal tersebut mengindikasikan besarnya kesempatan masyarakat Jakarta mendapatkan pelayanan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan pendapatan," ujarnya, Rabu (13/9).
Djarot juga menyampaikan laporan atas hasil pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama kurun waktu 2013-2017. Di antaranya pengembangan sistem transportasi, antisipasi banjir, rob, genangan, peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota, pelayanan publik, kualitas pendidikan dan kesehatan.
"Atas berbagai upaya tersebut Pemprov DKI Jakarta berhasil mendapatkan berbagai penghargaan dan prestasi," ungkapnya.
Meski demikian, Djarot menilai, kesuksesan pembangunan yang telah dilakukan tidak lepas dari dari peran serta dan dukungan DPRD DKI, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seluruh warga Jakarta beserta elemennya.
Di lokasi yang sama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik menuturkan, LKPJ AMJ yang telah disampaikan langsung ini selanjutnya akan dibahas di masing-masing komisi serta Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.
"Hasil rekomendasinya akan kami sampaikan pada paripurna Senin, 25 September mendatang," tandasnya.
