Rendahnya penyerapan anggaran dalam dua tahun terakhir membuat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo harus memutar otak dan berencana merombak susunan organisasi Pemprov DKI Jakarta.

Jokowi menilai, rendahnya penyerapan anggaran dalam APBD DKI disebabkan susunan birokrasi yang belum tepat. Untuk itu, persoalan tersebut akan dibahas dalam rapat pimpinan (rapim).

"Dari dulu rendah. Oleh sebab itu, kita lihat lagi, apakah organisasinya yang belum benar sehingga memperlambat penyerapan. Kita bahas persoalan ini di rapim," ujar Jokowi di Balaikota, Selasa (16/9).

Mantan Walikota Surakarta ini menilai, salah satu langkah yang bisa diambil untuk menuntaskan masalah rendahnya penyerapan anggaran yakni dengan merombak susunan organisasi birokrasi di lingkungan Pemprov DKI. Sehingga tercipta komposisi yang tepat dan dapat mempercepat penyerapan anggaran.

"Ini kita mau rombak susuna n organisasi. Pendelegasiannya nanti lebih banyak diberikan ke bawah. Seperti kecamatan dan kelurahan," katanya.

Saat ditanya lebih lanjut, Jokowi enggan menjelaskan mengenai perubahan susunan organisasi birokrasi yang dimaksud.

"Nantilah kalau sudah jadi. Karena kita mau bikin sistem baru. Nah sistem baru ini perlu penyesuaian," ucapnya.

Seperti diketahui, penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014 hingga September ini masih di bawah 30 persen dari total nilai APBD DKI sebesar Rp 72,9 triliun.

"Kita terus mendorong agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupaya meningkatkan penyerapan anggaran," kata Endang Widjajanti, Kepala BPKD DKI Jakarta.