Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berkomitmen menerapkan e-Government melalui sistem Open Data.

Sistem tersebut diterapkan mulai dari penyusunan anggaran hingga kegiatan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Oswar Muadzin Mungkasa mengatakan, layanan e-Government melalui sistem Open Data ini penting dilakukan untuk mendorong pelayanan publik yang terintegrasi dan transparan.

"Kita berkomitmen menerapkan sistem Open Data dalam menyusun perencanaan dan juga penganggaran," ujarnya pada acara Seminar Nasional Perencanaan Wilayah dan Kota di Era Digital di Institut Teknologi (ITB), Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/9).

Oswar menjelaskan, dalam mewujudkan e-Government, Pemprov DKI Jakarta melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya melalui konsultasi publik yang terintegrasi dengan sistem e-Musrenbang.

"Dalam penganggaran kami terapkan partisipatif dan terpadu melalui mekanisme keterlibatan masyarakat dan konsultasi publik yang terintegrasi pada satu sistem e-Musrenbang," ucapnya.

Ia menambahkan, secara keseluruhan, sistem perencanaan juga didukung sistem teknologi seperti portal data, berbagai aplikasi pengaduan, serta Jakarta Smart City.

"Sistem tersebut menghasilkan berbagai inovasi dalam transparansi pengelolaan keuangan, pelayanan publik, pengelolaan SDM dan pemerintahan," tandasnya.