DKI Gelar FGD Revisi UU Tentang Ibu Kota

Rabu, 20 September 2017 Reporter: Budhi Firmansyah Surapati Editor: Budhy Tristanto 2923

DKI Gelar FGD Revisi UU Tentang Ibu Kota

(Foto: Reza Hapiz)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (20/9), menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang substansi perubahan Rancanan Undang-Undang (RUU) revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara di Balai Agung, Balai Kota. 

Mari kita berpikir masa depan Jakarta sekaligus Indonesia.

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saif Hidayat berharap, hasil FGD ini bisa menjadi rekomendasi revisi UU yang mampu menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan yang progresif, inovatif, dan adaptif terhadap transformasi pembangunan Jakarta.

Ditegaskan Djarot, pembahasan dalam FDG ini harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan dan kelompok. Sehingga bisa menghasilkan rekomendasi bagi Jakarta sebagai ibu kota dengan mempertimbangkan aspek kenegarawanan.

"Mari kita berpikir masa depan Jakarta sekaligus Indonesia. Kedepankan betul sifat kenegarawanan dan jauhkan kepentingan jangka pendek serta pragmatis," katanya.

Djarot menambahkan, pembangunan Jakarta sebagai ibu kota negara tidak terlepas dengan daerah sekitar sebagai kawasan penyangga.

Pengintegrasian pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan transportasi di Jakarta tidak mungkin terpisah dengan Bekasi, Bogor, Tanggerang dan Cianjur. Namun karena melibatkan kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Banten serta Jawa Barat, pengintegrasian harus melalui tahapan yang berliku.

Demikian juga dengan pola pembiayaan proyek pembangunan daerah sekitar yang terkait dengan Jakarta, kata Djarot, ke depannya harus dipertimbangkan melalui anggaran pemerintah pusat dan tidak lagi bertumpu pada bantuan Pemprov DKI. 

"Tapi kalau ada alokasi dana dari pusat, maka ikatan Jakarta dengan daerah sekitar makin kuat," tandasnya.

Pelaksanaan FGD ini hadiri berbagai stakeholder, mulai dari organisasi masyarakat, akademisi, satuan perangkat kerja daerah (SKPD), anggota DPRD DKI hingga kementerian dan lembaga negara terkait. 

BERITA TERKAIT
Biro Hukum Gelar FGD Bertemakan Masalah Status Tanah Hak Milik Adat vs Sertifikat

Biro Hukum Gelar FGD Pertanahan

Jumat, 15 September 2017 2896

Dishub - BPTJ Bakal Gelar FGD Perluasan Jalur Larangan Motor

Dishub - BPTJ Bakal Gelar FGD Perluasan Jalur Larangan Sepeda Motor

Kamis, 03 Agustus 2017 116949

BERITA POPULER
Penertiban bangunan liar lahan dki jati

Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

Jumat, 13 November 2026 33661

Penopingan Pohon jati 1

Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

Sabtu, 14 November 2026 15092

Pengukuhan Prabu Jakarta otoy

Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

Senin, 16 November 2026 7684

Hendra Hidayat Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

Senin, 16 November 2026 3710

IMG 20261113 WA0113

Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

Jumat, 13 November 2026 5850

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks